JATIMNET.COM, Ponorogo – Banjir yang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian material sebesar Rp 9 miliar. Kerugian terjadi akibat rusaknya sejumlah infrastruktur serta lahan pertanian di daerah ini.

“Ada dua sektor penting yang rusak akibat banjir kemarin, sektor pertanian dan infrastruktur,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kepada wartawan, Jumat 15 Maret 2019.

Ipong menyebutkan sejumlah infrastruktur yang rusak antara lain tanggul sungai. “Ada 13 tanggul yang jebol,” terangnya.

Selain tanggul, kata Ipong, lima jembatan ambruk diterjang banjir. Dua jembatan berada di di Desa Nambak (Bungkal), satu jembatan di Desa Broto dan Nduri (Kecamatan Slahung) dan satu jembatan lainnya di Desa Krisik (Kecamatan Pudak).

BACA JUGA: Gubernur Jatim Pelajari Motif Kepindahan Puluhan Warga Ponorogo

“Total dari kerugian Infrastruktur ini mencapai 6.8 Milyar,” jelasnya.

Sedangkan di sektor pertanian, Ipong mengatakan sekitar 1.700 hektare lahan terendam banjir. Sebagian besar lahan ini ditanami padi. "Sekitar 350 hektare terancam puso," katanya.

Ipong mengaku kesulitan untuk menghitung kerugian di sektor pertanian karena ada banyak kriteria. Akhirnya, penetapan kerugiannya melalui penghitungan nilai asuransi hasil pertanian.

“Asuransi menjamin Rp 6 juta per hektar per musim, maka hasilnya sekitar Rp 1,8 milyar,” imbuhnya.

Jadi, kerugian total sekitar Rp 9 miliar.

Ipong menjamin petani yang telah ikut asuransi bisa langsung mengurus klaim kerugian akibat banjir dan puso. Sedangkan untuk petani yang tidak ikut asuransi, kata Ipong, akan mendapatkan bantuan berupa benih dan pupuk secara gratis.

BACA JUGA: Polisi Selidiki Kepindahan Warga Ponorogo ke Malang

Terkait sejumlah infrastruktur yang rusak, kata Ipong, Pemkab Ponorogo akan berkirim surat ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia berharap segera dibangunkan tanggul yang permanen.

Terhadap jembatan yang rusak, Pemkab Ponorogo akan segera membangun kembali karena masyarakat sangat membutuhkan akses jembatan itu. “Kalau memang bisa dibangun dengan waktu cepat dengan status tanggap bencana maka kami usulkan di kita PAK. Kalau tidak ada dana, ya dibangun pada 2020,” terangnya.

Ipong mengatakan penyebab utama banjir tahun ini karena sungai tidak mampu lagi menampung jumlah luapan air. Sehingga, perlu ada normalisasi aliran sungai dengan cara mengeruk sedimentasi dan pelebaran di beberapa sungai.

“Utamanya sungai Bedikulon di Kecamatan Bungkal dan Sungai Paju di Wilayah Kota,” pungkasnya.