JATIMNET.COM, Mojokerto – Polres Mojokerto memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan akhir 2026.

Pemetaan wilayah rawan longsor, penguatan koordinasi lintas instansi hingga kesiapan peralatan menjadi langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Hidrometeorologi 2026 di Lapangan Mapolres Mojokerto.

Apel dipimpin Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.

Kapolres Mojokerto AKBP Erik mengatakan, upaya menghadapi bencana harus dipersiapkan sejak dini. Tidak hanya personel, ketersediaan peralatan dan mekanisme koordinasi juga harus dipastikan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

"Untuk siaga menghadapi bencana, kami bersinergi dengan lintas sektor yang kami awali dengan apel gelar pasukan pada pekan yang lalu," ujar Erik, Senin, 9  November 2026.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Polres Mojokerto telah menyiapkan kendaraan dinas, perahu karet, perlengkapan evakuasi, serta sejumlah peralatan pendukung penanggulangan bencana.

Erik mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang 2026 tercatat 672 kejadian bencana alam di Jawa Timur. Rangkaian bencana tersebut mengakibatkan 28 orang meninggal dunia dengan kerugian materiil mencapai Rp7,552 miliar.

"Data ini harus menjadi alarm. Kita tidak boleh menganggap enteng bencana. Ini momentum kita siapkan semua, jangan sampai underestimate," tegasnya.

Untuk mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten Mojokerto, Erik menginstruksikan jajarannya melakukan tiga langkah utama.

Pertama, memetakan wilayah rawan bencana bersama instansi terkait, terutama kawasan dataran tinggi seperti Pacet, Trawas, dan Gondang yang berpotensi mengalami tanah longsor.

Kedua, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi melalui pembentukan posko kesiapsiagaan. Ketiga, memastikan seluruh personel dalam kondisi prima serta dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai sebelum diterjunkan ke lokasi bencana.

Menurut Erik, keselamatan petugas harus menjadi perhatian dalam setiap operasi penanggulangan bencana. Karena itu, kesiapan personel dan perlengkapan perlu dipastikan sebelum situasi darurat terjadi.

Melalui penguatan sinergi kepolisian, TNI, pemerintah daerah, BPBD, relawan, dan instansi terkait, Polres Mojokerto berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.

Upaya tersebut ditujukan untuk menekan risiko korban jiwa maupun kerugian materiil sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pertolongan saat bencana terjadi.