JATIMNET.COM, Surabaya - Pilwali Surabaya 2020, PDI Perjuangan Surabaya hingga kini masih belum memunculkan sosok calonnya. Bahkan, partai berlambang banteng moncong putih itu percaya diri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya.

Pasalnya, PDI Perjuangan mempunyai 15 kursi di DPRD Surabaya. Itu artinya tanpa berkoalisi bisa mengusung calonnya sendiri, karena syarat dari KPU untuk mengusung pasangan calon (paslon) di Pilwali Surabaya miniminal 10 kursi.

Dengan modal jumlah 15 kursi, diperoleh dari kemenangan legislatif 2019 tersebut, PDI Perjuangan Surabaya mengklaim saat ini lebih memilih berkoalisi dengan rakyat.

Apalagi, hingga kini DPC PDI Perjuangan Surabaya masih menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, siapa yang akan maju sebagai calon wali kota Surabaya pada Pilwali Surabaya 2020, September mendatang.

BACA JUGA: Spanduk Eri Cahyadi Bertebaran, DPC PDIP: Tidak Tahu 

''Kalau berkoalisi itu kan kami (PDIP) harus punya kekuatan yang jelas ya, jadi tidak sekedar punya berapa-berapa kursi. Jadi, saya dan teman-teman sekalian sepakat di PDIP Perjuangan untuk sementara ini kita memilih berkoalisi bersekutu dengan rakyat," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono saat ditemui Rabu 22 Januari 2020.

Awi menjelaskan, berkoalisi dengan rakyat itu artinya yaitu dengan cara bekerja langsung di masyarakat untuk mengkampanyekan program pemerintahan Kota Surabaya yang berpihak kepada rakyat. Menyelesaikan problem rakyat secara semaksimal mungkin, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pembangunan untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Selain itu, adapula infrastruktur organisasi berupa pembentukan anak-anak ranting di mana saat ini PDIP sedang membangunnya hingga menjangkau di level RW.

"Pembentukan anak-anak ranting yang sekarang sedang berlangsung di tingkat RW itu diutamakan, sehingga PDIP Perjuangan bisa mempunyai akar yang kuat dan melebur dengan masyarakat, untuk bergerak bersama-sama pada saatnya nanti memenangkan Pilwali Surabaya tahun 2020," katanya.

BACA JUGA: PAN Turunkan Rekom Machfud Arifin Maju Pilwali Surabaya

Ketua DPRD Kota Surabaya yang pernah menjadi wartawan itu menyebut, DPC PDIP Surabaya tidak pernah menutup maupun membuka diri untuk berkoalisi dengan parpol lain. Hanya saja, di tingkat bawah atau daerah hanya mempunyai kewenangan melakukan penjaringan pendaftaran.

Mengenai siapa yang mendapatkan rekomendasi, kata Cak Awi panggilan akrabnya, itu langsung dari DPP. Ia juga menegaskan, hingga belum ada rekomendasi yang turun mengenai sosok calon dari PDI Perjuangan di kancah politik Pilwali Surabaya 2020.

"DPC PDIP Surabaya hanya diberikan kewenangan untuk menjaring melalui pendaftaran yang sudah kami lakukan, dan kemudian menyiapkan infrastruktur organisasi untuk siapapun yang direkomendasikan oleh DPP PDIP nantinya. Sedangkan untuk koalisi atau tidak koalisi itu keputusannya ada di DPP PDIP," ujarnya.

Sementara itu terkait kapan rekomendasi itu akan diturunkan, Adi mengaku tidak tahu mengingat hal tersebut bukan domain dari DPC PDIP Surabaya. "Saya tidak tahu. Terkait rekom, kapan rekom dan kepada siapa rekom akan diberikan itu bukan domain DPC PDIP Surabaya," tegasnya.