JATIMNET.COM, Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus berinovasi dalam memperkuat komunikasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Kali ini, DPRD Gresik meluncurkan kanal E-Asmara (Aspirasi Masyarakat Gresik) dan program “Kamis Aspirasi”, Kamis, 6 November 2025.

E-Asmara merupakan sebuah kanal digital yang mempermudah warga menyampaikan keluhan, saran, dan masukan terhadap layanan publik, sekaligus mempermudah monitoring.

Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir menyatakan bahwa melalui E-Asmara, setiap aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara sistematis dan transparan.

“Sebelumnya aduan masyarakat selalu kami tindak lanjuti. Dengan program Kamis Aspirasi lewat kanal E-Asmara, masyarakat bisa langsung memantau sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan DPRD,” ujarnya saat launching.

Menurut Syahrul, E-Asmara melengkapi kanal aspirasi yang telah ada di Gresik, seperti “Lapor Gus” dan “Lapor Cak Roma” yang mendapat respon positif dari masyarakat.

“Kami tidak menyaingi siapapun. Justru ini, kami hadirkan sebagai pelengkap agar masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi. Harapan kami, rekan-rekan media turut menyebarluaskan keberadaan program ini,” tambahnya.

DPRD Gresik juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan secara langsung setiap hari Kamis dalam kegiatan bertajuk “Kamis Aspirasi”.

Aduan yang diterima setiap hari, baik secara langsung maupun melalui kanal digital akan diarahkan ke komisi-komisi yang membidangi.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan urgensi.

“Kami mewadahi semua aspirasi, ada prioritas sesuai kebutuhannya. Memang belum bisa seratus persen, tapi setiap laporan akan kami pantau status tindak lanjutnya,” ungkapnya.

Mujib juga menyampaikan, proses tindak lanjut aspirasi tidak selalu mudah. Hal ini karena keterbatasan anggota DPRD Gresik yang berjumlah 50 orang.

“Dengan 50 anggota dewan, tentu tidak semuanya bisa langsung. Jika kebutuhan itu mengarah ke teknis kita teruskan ke eksekutif yang membidangi," tutunya.

DPRD Gresik bukan lembaga eksekutor, setiap aduan teknis akan diteruskan ke dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk masalah infrastruktur.

“Kami pastikan setiap laporan akan tercatat, dikategorikan, dan dipantau tindak lanjutnya,” ujar Mujib.

Dengan peluncuran E-Asmara, DPRD Gresik optimistis seluruh laporan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi antarkomisi.

Sebagai contoh aduan yang selama ini masuk ke DPRD Gresik cukup beragam, berupa permintaan pendampingan warga terhadap persoalan hukum, sosial, hingga layanan publik.

Mulai dari masalah BMT, layanan Puskesmas, bantuan yang belum cair, persoalan pemerintahan desa, dugaan pungutan liar, PHK sepihak, sampai isu lingkungan.

Paling terakhir aduan cicilan KPR, KTP-nya di Tuban, tinggal di Gresik, punya cicilan di bank Surabaya, kreditnya macet, dan berhasil solusinya adalah restrukturisasi.

Sementara itu, dari sisi kesejahteraan masyarakat, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin menyoroti perkembangan positif di bidang ketenagakerjaan.

“Data Agustus menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Gresik turun menjadi 5,75 persen. Salah satunya berkat program Gresik Kerja yang kini sudah menjangkau hingga ke desa-desa,” jelasnya.

Melalui aplikasi Gresik Kerja, pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini termasuk melalui mini interview.

“Langkah ini untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya praktik tidak sehat dalam proses rekrutmen,” tambah Zaifudin.

DPRD Gresik menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan publik.

“Meski belum sempurna, namun berbagai upaya di atas sudah berjalan dan terus kami benahi demi Gresik yang lebih baik,” pungkasnya.  (adv/inforial)