JATIMNET.COM, Surabaya – Ketersediaan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya ketersediaan fasilitas, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugianto mengatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan diharapkan turut berkontribusi dalam membangun infrastruktur kendaraan listrik.

“Ketersediaan SPKLU yang masih terbatas ini kita upayakan untuk berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem electric vehicle yang kondusif," kata dia, dikutip dari situs berita Antara, Kamis, 3 November 2022.

Baca Juga : Wapres Ma’ruf Amin Sebut Penggunaan Kendaraan Listrik Masif Pasca KTT G20

Menurut Hendro, setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat diminta menyediakan fasilitas SPKLU. Ia juga meminta Kementerian Perindustrian membuat standar terkait bentuk dan spesifikasi baterai kendaraan listrik.

“Kalau roda dua ya sistem swap, diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau roda empat diharapkan banyak SPKLU yang fast charging,” ia menambahkan.

Hendro menyampaikan bahwa pemerintah tengah merumuskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda empat, roda dua, hingga kendaraan konversi. Namun menurutnya, pemerintah juga tetap harus memperhatikan infrastruktur kendaraan listrik.

Baca Juga : PLN UP3 Ponorogo Gratiskan Pengisian Kendaraan Listrik di SPKLU

"Banyak cara, bisa dari insentif pajak impor komponen, insentif pajak tahunan kendaraan, sampai tarif parkir atau tol yang lebih murah. Tapi, yang pasti infrastrukturnya juga harus siap,"  ujar dia.