JATIMNET.COM, Jakarta – Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi menuntut polisi segera membebaskan Robertus Robet. “Penangkapan Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai negara hukum dan demokrasi,” kata perwakilan tim, Yati Andriyani melalui siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Kamis 7 Maret 2019.

Polisi menangkap Robet, dosen Universitas Negeri Jakarta dan aktivis Hak Asasi Manusia, dari rumahnya pada Rabu 6 Maret 2019 malam. Ia dibawa ke Markas Besar Polri dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE saat berorasi di Aksi Damai Kamisan pada 28 Februari 2019 lalu.

Aksi Kamisan itu menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan anggota TNI di kementerian. Penempatan militer di lembaga sipil bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara dan agenda reformasi TNI.

BACA JUGA: Membincang Jurnalisme dan HAM di Indonesia

Polisi menjerat Robet dengan pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2009 tentang ITE. Selain pasal itu, polisi mengenakan sangkaan pelanggaran Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Robet, menurut Yati, tak sedikit pun menghina institusi TNI. Dalam refleksinya pada Aksi Kamisan, Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam arti mendorong TNI yang profesional.

“Baginya menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru,” katanya.

BACA JUGA: KontraS Kecam Pembubaran Aksi Kamisan di Surabaya dan Malang

Arif Maulana, anggota tim yang lain, mengatakan penangkapan Robertus Robet adalah ancaman kebebasan sipil di masa reformasi. Apalagi, Robet tak menyebarkan informasi apa pun melalui kanal elektronik. “Karena yang dianggap masalah adalah refleksinya,” katanya.

Menurut dia, refleksi yang memberikan komentar atas kajian akademis suatu kebijakan tak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan. “TNI jelas bukan individu dan tidak bisa ‘dikecilkan’ menjadi kelompok masyarakat tertentu karena TNI adalah lembaga negara,” katanya.

Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi terdiri dari sejumlah lembaga sipil.  Yakni KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Indonesian Legal Roundtable, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, AJAR, Amnesty Internasional Indonesia, Protection Internasional, hakasasi.id, Perludem, Elsam, sorgemagz.com, Solidaritas Perempuan, Jurnal Perempuan.