JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo berencana menerapkan zero demo untuk menghindari pihak ketiga masuk sebagai penumpang gelap di dalam aksi.

"Sampai pilpres tidak ada demo apapun di Jatim. Apapun bentuknya," katanya Soekarwo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin 5 November 2018.

Dia meminta aspirasi tersebut disampaikan tidak harus melalui aksi tetapi dalam bentuk dialog. Soekarwo khawatir setiap aksi demo rawan ditunggangi pihak ketiga di tahun politik yang memasuki masa kampanye pemilihan presiden 2019.

Menurut Soekarwo, zero demo ini masih imbauan dan menyarankan agar setiap aksi demo kualitatif lebih dikedepankan. “Semisal demo dalam bentuk dialog apapun tema. Tapi kalau masih ngeyel demo, ya kita jagongan, minum, sambil rokokan bareng," ujarnya.

Sejauh ini Soekarwo mengakui tidak mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) maupun dalam bentuk peraturan daerah (Perda) menyangkut zero demo untuk menghindari pihak ketiga. 

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS Suhartono mengatakan boleh-boleh saja pemprov menerapkan zero demo. Namun ia meminta agar disediakan kanal khusus agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan.

"Yang lebih penting jangan sampai menerapkan zero demo lalu bertindak represif," katanya.

Dia mengatakan Pemprov Jatim harus membuat kanal resmi maupun nonresmi sebagai pengganti demo. Dia berharap aksi demo dilarang, tetapi tidak disediakan saluran untuk menyampaikan aspirasi.

"Saya bisa memahami kalau Jatim ingin stabil gak ada gejolak, tapi jangan sampai menyumbat kanal apirasi," pungkasnya.