JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan mutasi pejabat tinggi pratama dan lembaga tinggi fungsional secara mendadak. Mutasi yang dibarengi dengan pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Jumat 31 Agustus ini menimbulkan reaksi.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo yang dimintai keterangan mengaku terkejut dengan informasi tersebut. Bahkan dia mengaku baru mendengar adanya mutasi jelang siang, Jumat 31 Agustus 2018.

Politisi dari Partai Golkar ini mengaku gerbong mutasi ini harusnya tidak boleh dilakukan oleh pejabat lama jelang masa baktinya. Sementara calon gubernur terpilih tinggal menunggu waktu untuk dilantik, dan memiliki kewenangan untuk melakukan (mutasi).

“Pelantikan memang mendadak, saya sendiri baru tahu tadi pagi,” ujarnya, Jumat 31 Agustus 2018 siang. Namun dia buru-buru menjawab bahwa gerbong mutasi tersebut merupakan langkah antisipasi untuk mengisi kekosongan pejabat.

“Mutasi ini untuk mengisi kekosongan jabatan, karena ada pejabat yang sudah pensiun. Konsekuensinya ya harus ada mutase,” lanjutnya. Sebelumnya Freddy mengaku sudah berkomunikasi dengan gubernur yang akrab disapa Pakde itu.

Dia menambahkan mutasi dilakukan setelah turunnya surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), setelah pada Juli silam Pemprov Jatim sudah mengajukan izin. Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2/1673/204/2018.

Beberapa pejabat yang mengalami mutasi adalah Boedi Prijo Soeprajitno dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bobby Soemiarsono dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Abdul Hamid menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Setiajit menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara Himawan Estu Bagijo dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Fattah Jasin menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Selanjutnya Mohammad Rudi Ermawan Yulianto sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Kary, sedangkan Sinarto dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan,  Helmy Perdana Putri dilantik sebagai Inspektur Provinsi Jatim.

Adapun Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan kini dipimpin Dr. Alwi. Serta Abimanyu Poncoatmojo menjadi Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan di Bojonegoro.

Nurkholis dilantik menjadi Kepala Biro Organisasi, Jempin Marbun menjadi Kepala Biro Hukum Setdaprov, Aris Agung Paewai dilantik menjadi Kepala Biro Humas Protokol, dan Hudiyono Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim.

I Made Sukartha menjadi Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Wahid Wahyudi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov.

Moch. Sucahyono dilantik menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Soedono Madiun, drg. Ansarul Fahrudda dilantik sebagai Wadir Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian RSUD Haji.