Selasa, 07 January 2025 03:00 UTC
Simulasi program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta di Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu. Foto: Nd.Nugroho
JATIMNET.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun belum mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Padahal, pemerintah pusat mulai menjalankan program itu secara serentak, Senin, 6 Januari 2025. Adapun jumlah peserta didik yang menjadi sasarannya sebanyak 3,2 juta anak dari PAUD, SD, SMP, dan SMA.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Madiun Muh. Hasan mengatakan alasan belum disiapkannya pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pihak Disdikbud belum menerima informasi resmi terkait pelaksanaan program yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.
BACA: Jember Butuh 157 Dapur MBG, Masih Berdiri Satu Dapur
Hanya saja, berdasarkan informasi awal yang diterima, pelaksanaan MBG akan dibiayai APBN dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
“Secara pasti bagaimana pelaksananya kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Hasan, Selasa, 7 Januari 2025.
Yang jelas, beberapa waktu lalu, pihak perusahaan ada yang menemui pejabat di Disdikbud untuk membicarakan rencana pelaksanaan MBG.
Mereka menawarkan kolaborasi untuk menjalankan program tersebut dengan menggunakan anggaran dari CSR perusahaan. Uji coba atau simulasi MBG juga sempat dijalankan.
Dalam realisasinya nanti, sebanyak 20 ribu siswa dari lembaga di bawah naungan Kementerian Agama atau Disdikbud Kabupaten Madiun akan menjadi sasaran.
BACA: Mas Pj Wali Kota Mojokerto Meninjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SD dan SMP
“Dari jumlah itu terpilih 225 sekolah awalnya, kemudian ada tambahan kuota sebanyak lima sekolah. Jadi, total ada 20 ribu lebih siswa yang akan mendapatkan MBG, plus guru dan tenaga pendidik serta kepala sekolah,” katanya.
Rencananya, program MGB dari salah satu perusahaan calon CSR akan dilaksanakan bulan Januari ini. Namun, hingga kini pihaknya juga belum bisa memastikan kapan program nasional itu akan dilaksanakan.
“Secara prinsip kami sudah menyiapkan data jumlah peserta didik yang ada di Kabupaten Madiun, namun kalau pelaksanaannya kapan dan teknisnya bagaimana belum ada informasi lebih lanjut,” tutur Hasan.
