JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, proses pengambilan kebijakan impor beras yang dijalankan oleh negara harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antar lembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.

“Dampaknya sudah pasti kalau kita impor besar-besaran harga barang akan murah, apalagi jika dapat diproduksi oleh masyarakat kita harga barangnya akan jatuh,” tegas Nevi dalam siaran persnya, Jum'at 26 Maret 2021 dilansir dari laman DPR.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan apakah ada koordinasi yang dilakukan sebelum adanya proses pengambilan kebijakan impor ini, hal ini dikarenakan adanya pernyataan bahwa Direktur Utama Perum Bulog yang menyampaikan bahwa tidak adanya koordinasi terkait impor 1 juta ton beras.

“Kalau sekarang sedang panen raya, kenapa harus impor? Apakah kita tidak menahan impor tersebut?” tandas Nevi mempertanyakan terkait kebijakan impor dari pemerintah.

Baca Juga: Surplus Beras, Pemkab Situbondo Imbau Pusat Tak Impor Beras

Ia menegaskan, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan mutu produk lokal. “Selain meningkatkan kualitas produksi para produsen, sama juga strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif melalui berbadai kanal media,” jelas Nevi.

Ia berharap agar pemerintah giat meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hal tersebut harus dikoordinasikan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Fraksi PKS sebagai partai oposisi akan terus melakukan check and balance agar pemerintah dapat memperhatikan bagaimana kebijakan akan berpengaruh besar kepada rakyat," pungkasnya.