Rabu, 09 January 2019 02:32 UTC
Foto: Cropping Youtube
JATIMNET.COM - Akhir-akhir ini jagat lini masa gaduh lantaran polemik boleh atau tidak seorang PNS dan kepala daerah mengangkat simbol satu jari atau dua jari--isyarat untuk dukungan nomor pasangan capres dan cawapres--jelang Pilpres 2019.
Muasal kegaduhan ini ketika Badan Pengawas Pemilu akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengangkat dua jarinya saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 17 Desember 2018. Lalu, tiba-tiba tagar #SaveAnisBaswedan menjadi ramai dan masuk 10 trending Twitter hari ini. Tagar ini telah dicuitkan sebanyak 3,929 kali.
Seorang Netter bernama Rully Nurul Q McLaughlin, lewat akun Twitternya @nurllyq nampaknya kecewa dengan pemanggilan Anies dalam kasus itu. Ia lalu mengunggah foto Anis mengangkat dua jari dan membandingkannya dengan foto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengangkat satu jadi saat acara Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
#SaveAnisBaswedan
— Asef Sukmana (@AsefSukmana4) January 9, 2019
ketidak adilan mulai Berjalan ,maka segala cara pun di lakukan#saveanisbaswedan pic.twitter.com/Y39gjBypSE
Di laman akun Twitter Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sejumlah followers-nya bahkan juga langsung bertanya kepadanya dan membandingkan video Anies dengan video Emil saat mengangkat satu jari dalam acara yang digelar PKB. Emil, sapaan gaul Ridwan Kamil sampai mengulas dan menjelaskan duduk perkara masalah tersebut dalam beberapa kali cuitan.
Saya & Pak Hanif melakukan ini TIDAK DI HARI KERJA. Aturan KPU: Kalo di hari kerja pejabat HARUS CUTI. Jika dilakukan di akhir pekan TIDAK perlu cuti. Itu yg di video dilakukan di akhir pekan, dan simbol 1 itu bukan utk pilpres, itu utk Harlah PKB yg kebetulan no urut partainya 1 https://t.co/IMbCotIUc2
— ridwan kamil (@ridwankamil) January 8, 2019
Ridwan Kamil sampai mengutip aturan KPU tentang pejabat negara jika beraktivitas politik/kampanye saat Pilpres atau Pileg 2019.
Yang kami pahami, terkait aturan KPU untuk pejabat negara jika beraktivitas politik/kampanye saat Pilpres atau Pileg 2019. Silakan dipahami perlahan. Hatur Nuhun. pic.twitter.com/EkbS5Fmec7
— ridwan kamil (@ridwankamil) January 8, 2019
Faizal Assegaf, aktivis dakwah salah satu pendiri presidium Gerakan 212 justru mengkritik sebaliknya. Ia menilai manuver Bawaslu memanggi Anies merupakan akal-akalan semata. Lewat akun Twitternya @faizalassegaf ia berkicau begini:
Manuver Bawaslu memanggil gubernur DKI, @aniesbaswedan hanya akal2an, playing victim utk memicu polemik yg ujungnya menggiring simpati publik pd Anies. Modus demikian patut diwaspadai. Terlebih belakangan ini sikap Bawaslu dicurigai mesra dgn oposisi. #SaveAnisBaswedan
— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) January 8, 2019
*FA*