JATIMNET.COM, Mojokerto – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyatakan luas hutan kritis di wilayahnya mencapai 1,5 juta hektar dari total hutan yang mencapai 47.922 kilometer persegi.

Sementara dari jumlah tersebut telah tercapai 40 persen luas lahan tutup, atau sudah melewati batas minimum yang ditetapkan undang-undang, yakni 30 persen.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Dewi J. Putriatni menyatakan upaya penanganan hutan kritis tersebut dilakukan selaras dengan program Dinas Lingkungan Hidup Jatim, yang mengoptimalkan produktivitas air Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

“Luas lahan yang kritis itu 1,5 juta hektar, dan setiap tahun kami lakukan penanganan dengan sipil teknis dan penanaman pada lahan kritis,” kata Dewi usai peringatan Hari Rimbawan di Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Mojokerto Selasa 26 Maret 2019.

BACA JUGA: DLH Ponorogo Mulai Investigasi Pencucian Pasir

Penanaman di lahan kritis itu diharapkan meningkatkan produksi air dengan harapan bisa meningkatkan kualitas air di DAS Brantas. Sebab, sejauh ini kualitas air di DAS Brantas yang ada di wilayah hutan kritis hanya 50 persen.

Selain memiliki luas lahan kritis, Dinas Kehutanan Jatim mengakui juga memiliki lahan sangat kritis. Sayangnya mantan kepala dinas energi dan sumber daya mineral itu tidak hafal perbandingan antara luasan lahan kritis dan sangat kritis.

Selama ini, penanganan hutan kritis dilakukan dengan pemanfaatan hutan rakyat. Salah satu upayanya dengan menyediakan bibit kepada masyarakan untuk mengatasi lahan yang memiliki tingkat kekritisannya cukup tinggi.

“Dengan adanya hutan rakyat tutupan lahan di Jatim bisa mencapai 40 persen dibandingkan luas daratan,” bebernya.

BACA JUGA: DLH Sebut Kontruksi Tanah Jalan Raya Gubeng Mudah Longsor

Diterangkan Dewi, 40 persen lahan tutupan itu sudah termasuk hutan rakyat yang mencapai 13 persen. Apabila terjadi panen di hutan rakyat lain, luas lahan tutupan Jatim tersisa 27 persen saja.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, pemanfaatan hutan rakyat terus dimaksimalkan. Beberapa waktu lalu Pemprov Jatim menggandeng sejumlah pihak untuk membuat pusat inkubasi bisnis syariah sektor kehutanan.

“Luasan yang sudah diadakan perjanjian kerja sama sebesar 541 hektar. Tapi yang sudah ditanam dan siap dipanen akhir April 2019, sebanyak 42 hektar untuk bawang putih," kata Wahid.