JATIMNET.COM, Surabaya – Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim mengimbau agar pendukung kedua calon presiden menerapkan politik santun.

Aksi saling lempar sindiran dan tuduhan membuat suasana di tingkat bawah menjadi tegang. Wakil Ketua PWM Jatim, Nadjib Hamid mengatakan politik santun yang digaungkan para capres tidak diterapkan sepenuhnya di lapangan.

Masyarakat saling berhadapan karena beda pilihan politik, bahkan dengan pemerintah. “Maka kalau tidak suka pada A sepertinya otomatis mendukung B. Karena gak ada Alternatif calon lain,” katanya di Surabaya, Kamis 13 September 2018.

BACA JUGA: Kampanye Pilpres, Pengamat: Perang Diksi, Minim Isi

Dia juga menyebut adanya upaya menyalahkan masyarakat oleh pemerintah saat ini. Dalam berbagai pertemuan yang dihadirinya, ada anggapan bahwa pertarungan pilpres saat ini bukan antar calon tapi antara masyarakat versus pemerintah. “Masyarakat kerap disalahkan dan dituduh menciptakan hoaks. Pemerintah kan bukan satu satunya yang punya hak menafsirkan kebenaran,” ungkapnya.

Menurutnya, ini adalah konsekuensi dari sistem politik yang membatasi pencalonan presiden minimal 20 persen. Sistem ini tidak memungkinan lebih dari dua kandidat. “Sistem ini harus dipikirkan untuk diubah, kalau perlu gak usah ada presidential treshold karena tidak memberi ruang bagi calon alternatif,” kata mantan Komisioner KPU Jatim itu.

Dia juga menyerukan para elite politik kembali memberikan keteladanan kepada para pendukung capres. “Politik santun bisa tercipta dari keteladanan dari para elit," pungkasnya.

BACA JUGA: Politik Balas Budi Jadi Pintu Masuk Korupsi

Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam menyebut para kandidat saat ini menerapkan politik hewani, yaitu politik dengan nafsu untuk memenangkan kekuasaan.

Ini membuat para pendukung terkesan menggunakan segala cara agar kandidatnya bisa menang. "Harusnya para calon bisa menuntun pendukungnya menerapkan politik santun, bahkan kalau bisa politik insani,” katanya.

Politik insani, kata Surokim, adalah politik yang mengedepankan kemanusiaan dan tidak rakus untuk berkuasa. Selain itu, politik insani membuat pihak-pihak yang kalah tidak merasa kehilangan kehormatannya.

“Ayo kita menerapkan politik santun, bahkan politik insani agar suasana negeri kita kembali sejuk,” pungkas mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim ini.