JATIMNET.COM, Probolinggo - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan atensi pada kemiskinan ekstrem yang tidak cukup dengan skema bantuan sosial (Bansos).

Menurutnya, perlu pendekatan dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem. Muhadjir mengibaratkan bansos seperti "balsem", obat gosok untuk meredakan nyeri akibat cedera yang tidak akan mengobati penyakit.

"Kemiskinan ekstrem tidak cukup diberi dengan bansos. Bansos itu kalau untuk tangani kemiskinan ekstrem, seperti balsem,” katanya di sela launching BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil, guru ngaji/sekolah minggu dan RT/RW, Jumat 29 Oktober2021.

“Jadi obat semua penyakit tetapi sebetulnya tidak menyelesaikan penyakit. Hanya menyelesaikan rasa sakitnya aja. Tetapi penyakitnya tidak selesai," imbuhnya saat di areal Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan,  Kota Probolinggo. 

Menko Muhadjir menyampaikan, merujuk data Provinsi Jawa Timur total jumlah penduduk miskin ekstrem wilayah setempat, mencapai 508.571 jiwa. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 114.250 jiwa penduduk miskin ekstrem berada di Kabupaten Probolinggo. 

"Karena wilayah Probolinggo ada kota dan kabupaten, dimana terletak di satu tempat yang tidak bisa dipisahkan. Maka sebetulnya, kemungkinan kemiskin ekstrem juga ada di Kota Probolinggo," ujarnya.

Muhadjir pun merespon positif inisiatif yang dilakukan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dimana telah menginisiasi program BPJS Ketenagakerjaan, untuk membantu kalangan nelayan.

"Sudah nyambung, apa yang sedang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, dengan apa yang menjadi perintah Presiden, dan dengan apa yang diinisiasi Pak Wali Kota Probolinggo," terangnya.

Adanya bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi kalangan nelayan kecil, sebut Muhadjir, akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang belum sejahtera.

Muhadjir menjelaskan, hal yang dimaksud kemiskinan ekstrem, yakni kelangkaan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, hunian, kesehatan, pendidikan, akses terhadap komunikasi,  transportasi dan energi.

"Salah satu saja dari ketujuh poin itu dipenuhi, sudah masuk kategori kemiskinan ekstrem," Muhadjir memungkasi.