JATIMNET.COM, Probolinggo - Inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, yakni layanan “Pelayanan Langsung Bawa Pulang Izin dengan Cepat, Inovatif, Transparan dan Amanah (Pelabuan Cinta)” resmi dibuka.

Peresmian yang langsung dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Timbul Prihanjoko, tersebut adalah sebuah inovasi untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam memperoleh pelayanan.

MPP Kabupaten Probolinggo merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik barang jasa maupun pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah. 

Serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Baca Juga: Maksimalkan Layanan di MPP, Mahkamah Agung RI Kunjungi Pengadilan Negeri Gresik

Layanan Pelabuan Cinta merupakan layanan Drive Thru. Layanan atas usulan dan dorongan masyarakat Kabupaten Probolinggo ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendampingan OSS RBA tanpa harus masuk ke MPP dan dinyatakan lebih efisien waktu.

Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menjelaskan, hal ini merupakan sebuah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah selalu terbuka terhadap kritik, saran dan masukan-masukan yang membangun.

Nantinya akan ditindaklanjuti dengan masukan-masukan tersebut dengan langkah-langkah kongkrit, guna terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga: Melek Pelayanan, Puluhan Siswa SDN Magersari Kota Mojokerto Kunjungi MPP Gajah Mada

“Sejak Soft Launching, terdapat 12 instansi internal dengan 127 jenis layanan dan 10 instansi vertikal dengan 29 layanan. Untuk meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, ada tuntutan masyarakat dan telah berkembang menjadi 16 instansi internal dengan 105 pelayanan dan 16 instansi vertikal dengan 59 jenis pelayanan,” katanya.

Sementara Menteri PANRB RI Abdullah Azwar Anas menegaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) ini contoh ujung dari digitalisasi. Intinya bagaimana mengintegrasikan layanan, baik di desa maupun di kecamatan untuk dapatnya mengintegrasikan layanan tersebut dengan baik.

“Presiden RI menginginkan masyarakat menjadi maju, bahagia spiritual dan bahagia finansial. Oleh karena itu, dengan adanya MPP ini harus bermanfaat, memberikan layanan yang baik, berakhlak dan juga melayani secara akuntabel. Intinya adalah birokrasinya harus berdampak kepada masyarakat luas,” ungkapnya