JATIMNET.COM, Probolinggo – Pembahasan soal maraknya judi sabung ayam di Kota Probolinggo memicu kericuhan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kota Probolinggo dan LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Kamis, 18 September 2025.

‎‎Rapat yang awalnya berjalan tertib mendadak panas hingga nyaris ricuh, sebelum akhirnya bisa diredam dan dilanjutkan kembali.

‎Ketegangan bermula ketika Ketua LSM GMPK Solehudin menyinggung keberadaan dua lokasi sabung ayam yang disebut masih beroperasi di Kelurahan Wiroborang dan Kelurahan Kebonsari Wetan.

‎‎Ia menilai aparat maupun pemerintah daerah terkesan lamban menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik perjudian judi sabung ayam tersebut.‎

BACA: Polresta Probolinggo Gerebek Judi Sabung Ayam dan Kartu

‎Pernyataan keras itu memicu adu argumen dengan Ketua Komisi I DPRD Ida Junaidah dari Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi I Amir Mahmud dari Fraksi Golkar.

‎‎Perdebatan kian memanas, hingga suara lantang saling bersahutan di ruang rapat. Suasana sempat tidak terkendali, bahkan sejumlah peserta rapat dan awak media yang harus turun tangan menenangkan Solehudin yang tampak emosional.

‎‎Rapat kemudian diskors beberapa menit untuk meredam situasi. Setelah kembali kondusif, pembahasan dilanjutkan dengan penyampaian sikap kedua belah pihak.‎

‎Solehudin menegaskan kehadirannya membawa keresahan warga yang merasa kecewa karena perjudian sabung ayam tak kunjung diberantas. Ia bahkan menuding adanya oknum yang ikut membekingi praktik tersebut.

‎‎“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Jika DPRD diam saja, kami siap turun ke jalan bersama masyarakat dan para ulama,” katanya.

BACA: Wali Kota Probolinggo Gagal Obrak Judi Sabung Ayam

‎‎Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Zainul Fathoni dari Fraksi PPP menegaskan hasil RDP akan dituangkan dalam rekomendasi resmi kepada Wali Kota.

‎‎"Ada dua poin utama yang ditekankan dalam rekomendasi tersebut," kata Zainul.

‎‎Seperti perlunya pembinaan masyarakat dengan melibatkan perangkat RT/RW, LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Polisi RW, hingga tokoh masyarakat.

‎‎"Kemudian desakan agar pemerintah daerah lebih sigap ketika merespons adanya laporan warga," kata Zainul.

‎‎Meski sempat panas, rapat akhirnya berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan persoalan ini ke jalur resmi dan menutup pertemuan dengan berjabat tangan sebagai tanda penghormatan.‎