JATIMNET.COM – Pernyataan pemerintah yang menyebut kritik dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sebagai bahan evaluasi pembangunan Papua menunjukkan adanya pengakuan bahwa proyek-proyek berskala besar di Tanah Papua masih menyisakan ruang perdebatan publik.

 

Di tengah dorongan percepatan pembangunan dan investasi, isu partisipasi masyarakat adat, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan warga lokal kembali menjadi sorotan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

 

Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui film dokumenter dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

 

Namun, di sisi lain, pemerintah menilai film tersebut belum sepenuhnya menampilkan perspektif dan tujuan kebijakan pembangunan yang dijalankan negara di Papua.

 

Perdebatan mengenai film itu tidak muncul dalam ruang kosong. Dokumenter tersebut mengangkat kondisi masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan, yang berada di kawasan berbagai proyek pengembangan pangan, perkebunan, serta industri berbasis lahan skala besar.

 

Sejumlah komunitas adat dalam film menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan bentang alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

 

“Film ini dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan Papua,” kata Velix Vernando Wanggai sebagaimana dikutip dalam pemberitaan nasional, Rabu.

 

Pernyataan tersebut menjadi penting karena muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dampak sosial dan ekologis pembangunan di Papua.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong berbagai program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan investasi, dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

 

Namun, pendekatan pembangunan berbasis investasi dan ekspansi lahan juga memunculkan kritik dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga komunitas adat.

 

Salah satu isu yang paling sering muncul adalah perubahan penggunaan lahan dalam skala besar yang berpotensi memengaruhi kawasan hutan serta wilayah adat yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat lokal.

 

Data yang beredar dalam berbagai kajian lingkungan menunjukkan laju kehilangan tutupan hutan di Papua masih menjadi perhatian serius.

 

Sejumlah laporan menyebut deforestasi meningkat tajam sepanjang beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah yang mengalami ekspansi perkebunan, infrastruktur, dan kawasan industri baru.

 

Meski angka dan metodologi antar lembaga berbeda, tren tekanan terhadap hutan alam Papua menjadi isu yang konsisten muncul dalam berbagai penelitian.

 

Dari sisi hukum, perdebatan tersebut juga berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan bagian dari hak masyarakat hukum adat.

 

Karena itu, setiap proyek pembangunan yang menyentuh kawasan adat pada prinsipnya memerlukan keterlibatan dan persetujuan masyarakat yang terdampak.

 

Dalam konteks inilah kritik yang muncul melalui film dokumenter tidak hanya berbicara soal lingkungan. Isu yang dipersoalkan menyentuh aspek yang lebih luas, mulai dari tata kelola pembangunan, mekanisme konsultasi publik, distribusi manfaat ekonomi, hingga perlindungan identitas sosial budaya masyarakat adat.

 

Sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar pembangunan Papua bukan sekadar menghadirkan investasi atau membangun infrastruktur fisik.

 

Persoalan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan.

 

Ketika pembangunan dipersepsikan hadir tanpa ruang dialog yang memadai, resistensi sosial cenderung muncul meskipun tujuan ekonominya dinilai positif.

 

Di sisi lain, pemerintah memiliki argumen bahwa Papua membutuhkan percepatan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

 

Berbagai indikator menunjukkan masih adanya kesenjangan pada sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan akses ekonomi dibanding sejumlah wilayah lain di Indonesia.

 

Karena itu, investasi dan pembangunan infrastruktur dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Pertemuan dua perspektif tersebut menjadi titik krusial dalam perdebatan yang berkembang saat ini. Kritik yang disampaikan melalui karya dokumenter memperlihatkan adanya kegelisahan sebagian masyarakat terhadap dampak pembangunan.

 

Sementara, pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan untuk mempercepat transformasi ekonomi Papua.

 

Yang menarik, respons pemerintah kali ini tidak sepenuhnya defensif. Dengan menyebut kritik sebagai bahan evaluasi, terdapat sinyal bahwa ruang dialog masih terbuka.

 

Sikap tersebut berpotensi menjadi langkah awal untuk memperkuat transparansi, meningkatkan pelibatan masyarakat adat, serta memastikan setiap proyek pembangunan memiliki manfaat yang dapat diukur secara nyata bagi warga setempat.

 

Ke depan, perdebatan mengenai pembangunan Papua diperkirakan tidak akan berhenti pada polemik sebuah film. Yang lebih penting adalah bagaimana kritik publik diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan, penguatan perlindungan hak masyarakat adat, dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dari proyek-proyek berskala besar.

 

Di tengah ambisi pembangunan kawasan timur Indonesia, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial akan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan Papua dalam jangka panjang.