KPU Surabaya Ajukan Anggaran Pilwali sebesar Rp 85 Miliar

JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengajukan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 sebesar Rp 85 miliar. Anggaran itu diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya, Jumat 14 Juni 2019.

"Kami ajukan (ke pemkot), sebesar Rp 85 miliar," kata Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi saat ditemui di ruangannya, Jumat 14 Juni 2019.

Syamsi mengatakan anggaran ini diajukan Juni 2019 mengingat proses pengajuan akan berlangsung lama dan rumit.

"Pilkada digelar September 2020. Tahapan sejak perencanaan sampai pemungutan suara dan penghitungan berjalan hampir satu tahun. Artinya, kalau ditarik ke belakang, maka September 2019 (anggaran) sudah harus tersedia," katanya.

BACA JUGA: Ketua KPU Minta Komisioner se-Jatim Paham Masalah Jelang Sidang PHPU

Menurutnya persiapan sejak dini ini sangat perlukan agar pelaksanaan ini lebih matang dan berjalan dengan lancar.

Ia mengatakan anggaran yang diajukan ini meningkat 15 persen dari pilwali 2015 lalu dengan anggaran Rp 72 miliar. Syamsi mengungkapkan anggaran yang diajukan tersebut belum tentu dicairkan karena akan dibahas lebih lanjut antara pemkot dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

"Kenaikan (anggaran) itu kan saya pikir wajar ya," kata dia.

Kenaikan anggaran pada Pilwali 2020 mendatang, kata Syamsi, mempertimbangkan perkembangan harga barang dan jasa di lapangan. Selain itu, pada pilwali 2015 lalu, beberapa logistiknya seperti kotak suara dan bilik suara berasal dari pemilu sebelumnya di tahun 2014.

"Sementara di 2019 kotak yang lama sudah dilelang dan dihilangkan dari daftar barang milik negara," kata dia.

BACA JUGA: Sidang PHPU Berlangsung di MK, Penjaga KPU Surabaya Ditambah

Sehingga pada 2019, kata Syamsi, pihaknya tidak punya persediaan kotak dan bilik. Hal ini, kata dia, menyebabkan kenaikan jumlah anggaran yang diajukan.

Namun, Syamsi mengaku belum bisa memastikan jumlah penggunaan kotak maupun bilik suara pada pemilu 2019 yang berlangsung.

Apalagi peruntukan logistik tersebut hanya sekali pakai. "Kecuali ada pengarahan lebih lanjut bila dimungkinkan bisa dipakai, kami (akan) pakai (logistik untuk pilwali 2020)," kata dia.

Syamsi mengatakan, untuk saat ini logistik pemilu 2019 masih layak digunakan kegiatan pemilu. Tapi ia tidak bisa memastikan setelah disimpan selama satu tahun ke depan, apakah masih layak untuk digunakan.