Kemenperin Imbau Pemda Tak Larang Warganya Gunakan Plastik

Muhammad Taufiq

Kamis, 21 Maret 2019 - 16:31

JATIMNET.COM, Pasuruan - Kementerian Perindutrian (Kemenperin) mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar tidak membuat peraturan-peraturan yang melarang warganya menggunakan plastik.  Hal ini disampaikan Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Taufik Bawazier.

Menurut Taufik, aturan semacam itu sangat kontraproduktif sebab secara ekonomi bisa menghambat pertumbuhan industri plastik. "Larangan-larangan (Penggunaan plastik) juga harus dihindarkan. Aturan seharusnya justru memberi ruang bagi pelaku industri recycle (daur ulang sampah)," katanya usai Ground Breaking Pembangunan Pabrik Daur Ulang Plastik, Veolia di Pasuruan, Kamis 21 Maret 2019.

Ia lalu membuat ilustrasi begini, industri plastik dan karet tersebut ikut menyumbang perekonomian nasional sebesar Rp 2,9 triliun. Artinya, kalau pendapatan pajak nasional dari industri plastik terganggu, maka pendapatan pemerintah juga akan berkurang. 

"Jadi saya Imbau kepada pemerintah-pemerintah daerah itu agar tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang kontraproduktif terhadap industri plastik khususnya," katanya kembali menegaskan.

Kemudian menyikapi masalah penanganan sampah plastik, Taufik lebih mendorong pertumbuhan industri daur ulang atau recycle sampah plastik. Menurut dia industri recycle ini selain ramah lingkungan juga bisa membuat sampah memiliki nilai tambah secara ekonomi.

Oleh sebab itu ia melanjutkan, "Tentunya dorongan investasi semacam ini bisa ditumbuhkan hampir di seluruh pemerintah daerah," katanya.

Sampah bukan musuh

Di sisi lain, Kemenperin juga mengajak masyarakat agar tidak melihat plastik sebagai musuh. Taufik menjelaskan, plastik merupakan salah satu komoditas yang bisa meningkatkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat dan industri. "Itu yang penting," katanya.

Ia memisalkan, sampah yang sudah diolah tentu memiliki manfaat yang tidak remeh temeh, salah satunya bisa menjadi penguatan bahan baku plastik di Indonesia. Masalahnya sampai saat ini jumlah industri daur ulang sampah plastik di Indonesia baru sebanyak 1500 industri.

Perinciannya, untuk industri dengan skala sedang sebanyak 600 perusahaan, sementara industri skala kecil sebanyak 900 perusahaan. Dari total industri tersebut, secara nasional menghasilkan sekitar 1,1 juta ton bahan baku plastik hasil recycle yang siap masuk industri. 

"Jadi cara pandangnya adalah, plastik itu yang berserakan bukan otomatis menjadi bahan baku. Itu yang perlu diselesaikan oleh masyarakat dan ekosistem tadi untuk diolah dan dijadikan sebagai bahan baku sesuai spek industri," ujarnya.

Pria berkacamata ini menambahkan, kebutuhan bahan baku plastik secara nasional sekarang ini seluruhnya mencapai 5,6 juta ton. Untuk bahan baku virgin (murni) mencapai 2,3 juta ton. Dari total kebutuhan bahan baku tersebut sebesar 40 persen masih dipenuhi dari impor.

"Jadi sangat kurang sekali untuk kebutuhan baku plastik," ujarnya sambil menegaskan bahwa dengan adanya pengelolaan plastik secara baik melalui daur ulang ini bisa menutup kekurangan bahan baku tersebut. 

Bagaimana dari sisi regulasi? Apakah kemenperin akan mendorong perusahaan yang memproduksi plastik untuk mengembangan ekosistem daur ulang sampah? Taufik menjelaskan kementerian sudah membuat GMP (Good Manufacturing Practice). Ini semacan regulasi agar pelaku industri membuat produk berkualitas.

"Untuk botol plastik sudah kita susun, tinggal diresmikan saja. Artinya dengan adanya GMP ini masyarakat atau industrinya ini bisa dituntun harus seperti apa mereka. Seperti yang dilakukan Danone dan Veolia, ini soal kualitas. Rumpun bisnisnya melakukan itu," katanya.  Artinya, kata dia, semua industri bisa melakukannya.

Baca Juga

loading...