Kemenag Sebut Indonesia Darurat Perkawinan Anak

David Priyasidharta

Sabtu, 25 Mei 2019 - 16:17

JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Agama menyatakan Indonesia saat ini darurat peristiwa perkawinan anak menyusul jumlahnya yang kian meningkat.

Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terdapat 13.251 putusan dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada 2018 lalu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membeberkan data itu di hadapan peserta Temu Konsultasi Penanggulangan Perkawinan Anak di Indonesia, Jumat 24 Mei 2019 di Jakarta.

BACA JUGA: MUI Kaji Putusan MK Soal Batas Usia Perkawinan

“Ini fenomena gunung es. Jadi angka-angka itu baru angka permukaan yang sempat tercatat. Kita tidak tahu angka yang tidak tercatat,” ungkap Lukman dalam laman Kemenag.go.id, Sabtu 25 Mei 2019.

Ia mengatakan Kementerian Agama menaruh perhatian besar terhadap peristiwa kawin anak. Beberapa studi menurut Menag menunjukkan dampak sosial yang cukup besar akibat adanya perkawinan anak.

“Ini sangat serius. Karena kita tahu dampak dari perkawinan anak tidak semata masalah kesehatan, tapi juga masalah kesiapan alat-alat reproduksi, kesehatan anak, ibu, masalah kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang lebih utama, ini menyangkut dampak sosial yang sangat luar biasa,” tuturnya.

Ia mengungkap sejumlah alasan mengapa harus concern mencegah perkawinan anak. "Karena ini secara langsung maupun tidak langsung juga berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita,” katanya.

Menurutnya, seringkali kegiatan agama dijadikan alat justifikasi atau pembenar untuk tindakan-tindakan tertentu terkait dengan perkawinan anak ini.

BACA JUGA: MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan

Untuk itu, Lukman berharap peran semua pihak untuk mengatasi perkawinan anak ini. “Ini fenomena gunung es yang harus segera diatasi,” tandasnya.

Sementara Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin menyampaikan temu konsultasi ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi (judicial review) terkait pembedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Ini yang membuat pertemuan ini harus dilakukan. Ini untuk menindaklanjuti putusan MK untuk menyelaraskan batas minimal perkawinan dan menyempurnakan regulasi terkait, serta upaya konkrit untuk mencegah perkawinan anak,” kata Amin.

Baca Juga

loading...