Kantor Kelurahan Triwung Lor Probolinggo “Dijual” Warga

Zulkiflie

Minggu, 5 Mei 2019 - 21:50

JATIMNET.COM, Probolinggo – Pemandangan tak biasa terlihat di Kantor Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga desa yang protes dengan memasang papan bertuliskan “Tanah Dijual” di halaman kantor kelurahan.

Warga protes karena tak kunjung mendapatkan haknya berupa uang ganti rugi sebagai pemilik atau ahli waris tanah yang saat ini berdiri kantor kelurahan tersebut serta sekolah.

Arik Wardiono menjelaskan, ayahnya yang bernama Wardiono selaku ahli waris terlibat sengketa tanah dengan Pemerintah Kota Probolinggo dan sudah berlangsung sekitar tiga tahunan.

BACA JUGA: Polres Probolinggo Bagikan Kopi Gratis untuk Pengemudi di Pantura

“Awalnya pemkot meminta penyerahan sertifikat tanah warisan keluarganya ke notaris dan dijanjikan akan diberi ganti rugi sebesar Rp 4,6 milliar,” kata Arik, Minggu 5 Mei 2019.

Setelah sertifikat tanah diserahkan ke notaris, uang ganti rugi tak kunjung diberikan kepada agli waris. Pihak keluarga kemudian meminta sertifikat tersebut dikembalikan karena merasa dibohongi Pemkot Probolinggo.

Ahli waris mengaku sempat kesulitan untuk meminta kembali sertifikat tanah yang sudah diberikan ke notaris karena merasa “dipimpong”. Menurut Arik saat ditanya ke notaris, diminta ke pemkot begitu juga sebaliknya.

BACA JUGA: Dinas Pariwisata Probolinggo Sikapi Maraknya Travel Transit

Sertifikat tersebut akhirnya bisa kembali ke tangan ahli waris setelah ganti wali kota. Mereka tetap meminta pemkot memberikan ganti rugi seperti yang dijanjikan oleh pemerintah dulu.

Mereka beralasan, di atas tanah seluas lima ribu meter per segi ini telah berdiri bangunan kantor kelurahan dan sekolah.

"Sebenarnya keluarga saya dulu sudah rela menjual tanah warisan ini dengan harga murah, tapi nyatanya tidak ada itikad baik dari pemerintah kota,” ujar Arik.

BACA JUGA: Sejak Dibuka, Pengguna Tol Paspro Mencapai 256.777 Kendaraan

Ia pun meminta pemkot membayar ganti rugi dengan harga saat ini dengan temmpo satu tahun agar pemkot menyanggupi tuntutannya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pemkot Probolinggo, Imanto mengatakan, DPPKA sudah menyikapi masalah tersebut dan bertemu ahli waris.

Namun sampai saat ini, masih ada permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara rinci serta pemerintah hati-hati atas persoalan ini.

"Untuk soal tanah ini, kita telah tindak lanjuti dan masih dalam proses," kata Imanto.

Baca Juga

loading...