JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur Abdul Malik menilai peluncuran program beras sosial di Kecamatan Gayungan, Surabaya kurang tepat.

Sebab peluncuran program tersebut dilakukan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Apalagi peluncuran ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan pilkada serentak. 

“Program ini kurang tepat karena dilakukan berdekatan dengan pilkada pada 9 Desember nanti,” ujar Malik, Selasa 6 Oktober 2020.

Malik heran, program bantuan yang sudah ada daftar nama penerima dari Program Keluarga Harapan (PKH), justru diagendakan acara. Harusnya bisa dibagikan langsung sesuai nama-nama penerimanya.

BACA JUGA: Risma dan Emil Diusulkan Jurkam Pilkada Surabaya 2020

”Menteri Sosial pasti membawa rombongan, mereka datang dari Jakarta yang sedang melaksanakan PSBB. Covid-19 di Jakarta penganannya parah, saya khawatir muncul klaster launching program beras sosial ini,” terangnya.

Malik khawatir, peluncuran ini menimbulkan permasalahan baru. Mengingat banyak klaster Covid-19 di sejumlah kementerian. “Saya khawatir beliau (Tri Rismaharini) tertular. Lebih-lebih warga lain yang datang ke acara ikut tertular,” terangnya.

Dia meminta aparat keamanan tegas. Bila nanti ternyata pelaksanaannya menimbulkan kerumunan, sebaiknya dibubarkan. Petugas harus menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan. ”Jangan tebang pilih,” tegasnya.

BACA JUGA: Bawaslu Diminta Tertibkan Baliho Bergambar Wali Kota Risma

 

Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Terlebih momennya mendekati dengan pilkada. Jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.

”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik,” tandasnya.

Kekhawatiran Malik beralasan. Ada sejumlah keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji. Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni pada jam kerja.

Termasuk pemasangan foto Risma di sejumlah baliho pasangan tersebut. Sementara dugaan keberpihakan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya.