JATIMNET.COM, Surabaya – Pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) tahun 2019 diperkirakan terganggu dengan perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dampaknya Kementerian Pendidikan Nasional mewacanakan penjadwalan ulang pelaksanaan ujian nasional SMA/SMK dan SMP.

“Ada sejumlah wacana soal pelaksanaan Unas di tahun politik,” kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Moch. Abduh PhD, saat ditemui di sela-sela kegiatan INOVASI di Surabaya, Rabu 7 November 2018. 

Bila mengacu pada pelaksanaan Unas sebelumnya akan diawali jenjang SMK disusul SMA yang diselenggarakan pertengahan di bulan April. Sementara pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019.

Setelah pelaksanaan pilpres dan pileg disusul libur nasional Hari Kenaikan Isa Al Masih atau. “Dari sini kan bisa dilihat kalau mungkin pelaksanaan Unas tidak akan seperti biasanya,” jelasnya.

Apabila pelaksanaan Unas harus diundur, akan muncul kendala baru. Masalahnya sebulan berikutnya akan dilaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang jatuh pada bulan Mei.

Di bulan Ramadhan kegiatan belajar mengajar diisi dengan kegiatan-kegiatan religius. Kalau memang terpaksa dilaksanakan di bulan Ramadhan ini, Abduh mengaku perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

Opsi lain adalah penjadwalan ulang pelaksanaan Unas yang dipercepat pada bulan Maret. Kendalanya, sekolah harus rela ngebut mempercepat kegiatan belajar-mengajar agar materinya bisa diselesaikan sebelum ujian. “Opsi ini tentu membuat sekolah yang kewalahan,” katanya.

Wacana ini masih terus dibahas antara Kemendiknas dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai penyelenggara Unas. Tetapi pihaknya mendorong agar ujian dilaksanakan paling cepat di bulan April. “Kepastiannya ya kita serahkan ke BNSP, tapi terus kita diskusikan mana yang pas,” katanya.

Selain perihal tahun politik, Abduh juga mengungkap ada siswa yang akan mendapatkan kekhususan dalam Unas. Mereka yang mendapatkan perlakuan khusus adalah siswa yang tinggal di daerah bencana, seperti di wilayah Lombok Utara, Donggala dan Palu yang masih sulit untuk bisa menyelenggarakan ujian berbasis komputer.

“Kami meminta ada penyikapan khusus untuk siswa yang berada di daerah bencana. Misalkan tidak bisa menyelenggarakan berbasis komputer, boleh menggunakan cara lama, yaitu kertas dan pensil. Karena kasus darurat,” pungkasnya.