JATIMNET.COM, Ponorogo – Beragam persoalan yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo akan menjadi bahan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Aspirasi tersebut nantinya dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk disandingkan dengan rencana kerja pemerintah daerah dan penyusunan APBD.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno seusai rapat paripurna DPRD Ponorogo tentang penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRD pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026.

Dwi Agus mengatakan, kegiatan reses telah dilaksanakan mulai 23 Agustus 2026. Sebanyak 44 anggota DPRD Ponorogo melaksanakan reses di enam daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Jadi, jadwal kami ini di minggu kemarin itu ada reses yang dimulai tanggal 23. Hari ini ini adalah penyampaian rapat paripurna penyampaian hasil reses dari teman-teman ya sejumlah 44 yang mengambil reses di masing-masing daerah pemilihannya,” kata Dwi Agus.

Menurutnya, hasil reses tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan, terutama untuk kepentingan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahun 2028.

Aspirasi masyarakat tidak serta-merta langsung menjadi program, tetapi akan melalui proses perencanaan dan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Dari hasil akumulasi aspirasi yang dihimpun anggota DPRD di enam dapil, persoalan infrastruktur menjadi salah satu yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Keluhan tersebut meliputi kondisi jalan, jembatan, hingga sarana penunjang konektivitas antarwilayah.

Dwi Agus menilai peningkatan konektivitas menjadi penting karena berkaitan dengan pergerakan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ada beberapa hal yang dihasilkan dari teman-teman di enam dapil. Antara lain kalau kita akumulasi ini ada di bidang pemerataan dan pembangunan infrastruktur. Salah satunya tentang jalan, kemudian jembatan, dan juga perbaikan-perbaikan sarana penunjang konektivitas antarwilayah,”terang Dwi.

Selain infrastruktur, aspirasi masyarakat juga banyak berkaitan dengan sektor pendidikan. Sejumlah warga menyampaikan persoalan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan.

Masyarakat juga mendorong adanya peningkatan mutu pendidikan serta penguatan sumber daya manusia agar semakin unggul dan mampu bersaing.

Sementara di sektor kesehatan, masyarakat meminta adanya optimalisasi pelayanan. Salah satu perhatian yang muncul adalah pemerataan jangkauan dan fasilitas kesehatan sehingga pelayanan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Dwi Agus, akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya, pokir tersebut akan disandingkan dengan proses penyusunan APBD serta program prioritas pemerintah daerah.

“Tentunya kita akan merangkum itu semua menjadi pokok-pokok pikiran dari DPRD dari hasil reses itu yang nanti akan kita sandingkan di dalam rangka penyusunan APBD,” jelas Dwi.

Dwi Agus menegaskan, aspirasi hasil reses juga diharapkan dapat selaras dengan visi dan misi Bupati Ponorogo.

Dengan demikian, usulan masyarakat melalui jalur politik DPRD dapat berjalan beriringan dengan perencanaan yang disusun pemerintah daerah melalui jalur eksekutif.

Terkait peluang aspirasi hasil reses direalisasikan pada 2028, Dwi Agus menyebut usulan masyarakat tetap harus melalui proses perencanaan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia juga mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi melalui pemerintahan desa sebagai bagian dari jalur perencanaan pembangunan.

“Jadi ini kan jalur politik ya, ini jalur politik bisa nanti jalur di tingkat eksekutif,” pungkas Kang Wi sapaan akrab Dwi Agus. (adv/inforial)