Logo

Golkar Jatim Tunggu Survei Sebelum Melangkah di Pilkada 2020

Reporter:,Editor:

Sabtu, 21 December 2019 23:00 UTC

Golkar Jatim Tunggu Survei Sebelum Melangkah di Pilkada 2020

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali

JATIMNET.COM, Surabaya - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali belum mau mengungkapkan target partai berlambang pohon beringin di Pilkada serentak 2020Jatim. 

ZA, begitu ia akrab disapa mengaku masih menunggu survei untuk mematok target kemenangan di Pilkada serentak. “Minggu depan (kami) internal Golkar akan melihat seperti apa surveinya,” ujar ZA usai menghadiri acara Pendidikan Politik Kader Muda Partai Golkar Jatim di Surabaya, Sabtu 21 Desember 2019. 

Politisi yang juga menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga itu mengisyaratkan tidak ada mahar bagi bakal calon yang diusung Partai Golkar. Namun bukan berarti tidak bermodal.

BACA JUGA: Cari Koalisi, Gerindra Ikut Penjaringan Bacabup Partai Golkar

ZA menegaskan, bakal calon yang diusung tetap harus menyiapkan dana untuk saksi dan sosialisasi. "Artinya tidak ada mahar itu bukan berarti partai membiayai dia. Tapi untuk membayar saksi, kampanye dan sosialisasi calon harus memiliki modal," katanya

Sebelumnya Sekretaris DPD Golkar Jatim  Sahat Tua Simanjuntak menyebut ada enam daerah yang setidaknya menjadi target saat ini partainya di Pilkada serentak 2020. Keenam daerah itu yakni Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, dan Kota Pasuruan.

Namun, saat ini partainya masih melakukan penjajakan dan survei calon. Pihaknya berharap Januari mendatang sudah ada rekomendasikan nama yang bakal diusung, termasuk koalisi dengan partai politik

BACA JUGA: Gerindra lncar Empat Kemenangan di Pilkada Serentak Jatim, Calonnya Jenderal Bintang Dua

Sahat menegaskan dari dulu Golkar tidak pernah membuka pendaftaran. Menurutnya pendaftaran mengandung konsekuensi logis maupun tidak logis. “Kita lebih mengutamakan survei popularitas dan elektabilitas. Selain itu koalisi antar parpol yang menjadi syarat utama pencalonan kepala daerah,” kata Sahat.