Gamelan Diambil, Komunitas Seniman Surabaya Protes Disbudpar

JATIMNET.COM, surabaya - Puluhan seniman tradisional Kota Surabaya memprotes Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya karena telah sewenang-wenang mengambil seperangkat gamelan, lampu dan sound sistem di Hi-Tech Mall tanpa melalui koordinasi.

Mereka protes dengan menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jumat 17 Mei 2019.

Penasehat ludruk Gema Budaya Surabaya Bagong Sinokerto mengungkapkan, Pemkot Surabaya telah mengambil gamelan dan menutup gedung Pringgondani yang biasa digunakan latihan dan pementasan.

BACA JUGA: Seniman Surabaya Perang Melawan Sampah Lewat Mural

"Tugas pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk obyek pemajuan kebudayaan (OPK), kenyataanya diambil,” kata Bagong saat diwawancarai di depan Gedung DPRD Surabaya, Jumat 17 Mei 2019.

Bagong mengungkapkan pihaknya belum mengetahui alasan penutupan gedung tersebut. "Kami perlu keterbukaan dari dinas," katanya.

Menurutnya, pengambilan seperangkat gamelan tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa koordinasi. Bagong menilai tindakan pemkot melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

BACA JUGA: Lukisan Wayang Seniman Ponorogo ini Laku Seratus Juta Rupiah

Sementar itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji menilai sikap pemkot dalam mengambil fasilitas secara sepihak adalah hal yang arogan.

"Mereka kan tidak mengerti berkesenian seperti apa, bagaimana susahnya membina. Mereka bertahan hidup dan mau berkreasi ketoprak, ludruk, maupun wayang, inikan susah," kata Armuji.

Politisi PDI P ini menilai pemkot hanya paham hitam diatas putih. Menurutnya, meskipun aset tersebut milik pemkot, seharusnya tidak bisa sewenang-wenang karena gedung tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan publik dalam bidang seni, khusunya untuk latihan.

"Nanti akan kami telusuri atas perintah siapa. Pada saat hearing nanti mereka harus berani mengemukakan," kata Armuji.

Ia menyampaikan, dewan akan mengundang pemkot untuk meminta keterangan dan dasar tindakan tersebut. Ia berharap pemkot dapat menjelaskan dengan jelas tujuannya.

"Sekarang THR bukan ikon tapi ijon, itu akan di-ijon-kan ke siapa THR ini.  Mau dipakai apa lahan di belakang itu. Itukan harus jelas. Makanya Bappeko harus menjelaskan." pungkasnya.