Fraksi PPP Sepakat Revisi UU Pemilu

JATIMNET.COM, Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI sepakat dilakukannya revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem ke depannya.

“Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi,” kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa 23 April 2019.

Baidowi menjelaskan pelaksanaan pemilu serentak tahun ini merupakan perintah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7 tahun 2017.

“Saat menyusun RUU Pemilu, Pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat (EG) untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama,” ujarnya.

BACA JUGA: Kematian Petugas KPPS di Seluruh Indonesia Mencapai 91 Orang

Menurutnya, apabila ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu. Namun keterangan para penggugat di hadapan pansus tidak boleh diabaikan.

Baidowi yang merupakan anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan terkait wacana pemecahan pemilu nasional dengan pemilu daerah, yaitu pemilu nasional (presiden, DPD dan DPR) dan pemilu daerah (pilkada dan DPRD), menjadi masalah hukum.

“Karena putusan MK juga menyatakan pilkada bukan rezim pemilu sehingga pembiayaan menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Sementara pembiayaan pemilu nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” katanya.

BACA JUGA: Sembilan Petugas Penyelenggara Pemilu 2019 di Jatim Meninggal

Usulan pemecahan pelaksanaan pemilu itu juga memiliki kendala dari aspek landasan hokum, karena sudah ada putusan MK. Mau tidak mau untuk mengubah putusan MK perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu.

Dia juga menyoroti banyaknya korban dari penyelenggara pemilu ad-hoc, karena sejak awal pihaknya sudah meminta KPU menyiapkan asuransi bagi mereka dan ketentuan pembayaran premi diatur bersama pemerintah yaitu Kementerian Keuangan.

“Karena kami menyadari tugas berat mereka yang harus melaksanakan tugasnya dalam satu hari penuh,” ujarnya.