JATIMNET.COM, Surabaya - Peneliti Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (Elsam) menilai pengembangan pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) perlu memperhatikan dan melibatkan orang Tengger.

Anggota Tim Peneliti Elsam, Sueb, mengatakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional harus melibatkan masyarakat adat.

"Misalnya jangan sampai ada pembebasan lahan yang sewenang-wenang dan menghilangkan tradisi kultur masyarakat adat," ungkap Sueb, Selasa 26 November 2019.

BACA JUGA: Walhi Waspadai Ancaman Ekologi di Balik Rencana Kawasan Wisata Bromo

Sueb mengaku pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM sedang meninjau dampak pembangunan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, salah satunya kepada masyarakat adat orang Tengger.

"Nantinya akan ada perbaikan rencana pembangunan destinasi Bali Baru melalui pengembangan kebijakan yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat," tegasnya.

Hal serupa juga ditegaskan peneliti lain, Adzkar Ahsinin.

BACA JUGA: TNBTS Berlakukan Tiket Online Masuk Bromo Per Desember

"Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada dialog dengan penduduk setempat," ungkap Adzkar Ahsinin.

Adzkar menjelaskan, status TNBTS yang masuk dalam program wisata 10 Bali Baru, cukup mengkhawatirkan.

Ia khawatir, karena status TNBTS merupakan kawasan Taman Nasional yang perlu dijaga, namun di sisi lain juga direncanakan masuk dalam kawasan pariwisata massal.

"Perlu diperhatikan daya tampung atau skala pariwisata di kawasan TN BTS, harus disesuaikan dari segi ekologis," tegasnya.