JATIMNET.COM, Surabaya - Panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2021 DPRD Jawa Timur menyoroti keberadaan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).

Anggota Pansus KLPj Gubernur 2021 DPRD Jawa Timur Samsul Arifin mengatakan Bakorwil harusnya bisa memiliki fungsi yang lebih besar. Namun, saat ini seoalah tidak ada fungsinya.

"Saya contohkan banjir di Blega (Bangkalan) dan Sampang. Itu khan Bakorwil malah tidak mengerti. Tapi kita mendesak dinas untuk segera menyelesaikannya," ujarnya saat rapat kerja Pansus LKPj Gubernur bersama OPD Pemprov Jatim, Rabu, 20 April 2022.

BACA JUGA: DPRD Jatim Nilai Lebih Baik Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A Diambil Pemprov

Politikus PKB itu mempertanyakan tupoksi Bakorwil yang seolah justru terlihat tidak jelas. Program gubernur langsung dilakukan oleh dinas sehingga terkesan tak terlihat peran Bakorwil.

Harusnya, kata dia, Bakorwil ini memiliki peran koordinasi yang strategis dengan kewilayahan.

"Tahunya kalau sudah gini paparan, tahu ternyata ada program ini, program itu, ada penyelesaian apa daerah itu," kata dia.

BACA JUGA: Fraksi Gerindra Tolak Wacana Interpelasi Gubernur Jatim

Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur 2021 DPRD Jatim Guntur Wahono mengusulkan ada tim kajian terkait kinerja Bakorwil tersebut. Menurutnya, bila memang masih dibutuhkan, bisa didukung anggaran agar berperan lebih kuat.

"Sekarang tinggal dilihat penting tidak keberadaan Bakorwil, kalau dipandang penting di-suport, tapi kalau tidak penting dibubarkan," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, jangan sampai keberadaan Bakorwil justru hanya terkesan pemborosan APBD. "Jangan sampai ada tapi tidak diurusi," katanya.