JATIMNET.COM, Gresik - Ketua DPRD Gresik, Muchammad Abdul Qodir menyayangkan langkah Dinas Sosial yang menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif. 

Menurut Abdul Qodir, hal ini bertolakbelakang dengan fungsi utama pembentukan Karang Taruna, yakni sebagai wadah pemberdayaan di sektor kepemudaan, dan kontradiktif dengan fungsi dan tujuan Karang Taruna,

Qodir juga menyesalkan alasan Kadinsos Gresik, Ummi Khoiroh yang mendasari alasan penunjukan Karang Taruna sebagai tim verifikator, karena merupakan lembaga pemberdayaan, lantas diberdayakan untuk segala program pemberdayaan.

"Ya memang pemberdayaan, tapi jangan diartikan memberdayakan orang lain atau menjadi pendamping program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan Karang Taruna itu dari sisi kepemudaannya," kata Qodir, Selasa 23 Agustus 2022.

Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik mengaku lebih mengapresiasi program Karang Taruna yang fokus pada pemberdayaan pemuda di kecamatan dan desa-desa, sehingga bisa bersaing di era digitalisasi saat ini.

"Kalau bekerjasamanya dengan Dinas kepemudaan dan Dinas ketenagakerjaan itu tepat. Kerjasama dalam pembinaan kepemudaannya dan untuk vokasi atau pendampingan anak-anak muda untuk memiliki skill agar muda mencari pekerjaan untuk mengurangi pengangguran," paparnya.

"Kalau bisa jangan ikut-ikutan yang gitu-gitulah. Jangan sampai ada kesan Karang Taruna menghalau pekerjaan tim yang sudah ada selama ini. Dinsos Gresik sudah memiliki tim atau jaringan kuat seperti, tim PKH, tim BPNT, dan lainnya," tambahnya.

Diketahui, Dinsos Gresik menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator data pada Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, sebab merupakan lembaga sosial, sehingga bisa diberdayakan untuk semua program pemberdayaan sosial.

Dinsos Gresik menyebut, untuk sementara tugas yang diserahkan ke Karang Taruna, adalah verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebagai catatan, APBD 2022, Pemkab Gresik menyiapkan anggaran Rp4,9 miliar, target disalurkan kepada 2.645 KPM, sasaran PKH Inklusif ini warga yang tidak masuk dalam penerima PKH reguler dari sumber APBN maupun PKH plus bersumber APBD provinsi.