JATIMNET.COM, Surabaya – Tersangka pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik Robertus Robet mengatakan lagu “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” yang ia nyanyikan dalam Aksi Damai Kamisan pada 28 Februari 2019 bukan buatannya.

Lagu itu, menurut dosen Universitas Negeri Jakarta dan aktivis HAM itu, populer di kalangan gerakan mahasiswa 1998.

“Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI,” katanya seperti dikutip dari tayangan Youtube yang diunggah akun Makadadotok pada Rabu 6 Maret 2019.

BACA JUGA: Penangkapan Robertus Robet Dianggap Tak Punya Dasar Hukum

Ia mengatakan tahu persis upaya reformasi yang dilakukan TNI. Bahkan dalam banyak kesempatan, ia mengakui, justru memuji reformasi TNI sebagai reformasi yang berjalan paling maju. “Demikian penjelasan saya, atas kesalahpahaman saya mohon maaf,” katanya.

Kepolisian menangkap dosen Universitas Negeri Jakarta dan aktivis Hak Asasi Manusia, Robertus Robet pada Rabu 6 Maret 2019 malam. Orasi Robet dalam Aksi Kamisan dianggap menghina TNI. Polisi pun menjeratnya dengan pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam tayangan video Jakartanicus berjudul "Karena Kita Warga Republik" yang diunggah di Youtube pada 28 Februari 2019, Robet dalam orasinya mengatakan, lagu itu ia nyanyikan untuk mengingat reformasi 1998. "Karena ada ancaman yang muncul di depan kita," katanya tentang pentingnya mengingat lagu itu.

Ancaman itu adalah potensi kembalinya tentara dalam kehidupan sipil. "Ini bukan perkara personal," katanya.

BACA JUGA: KontraS Kecam Pembubaran Aksi Kamisan di Surabaya dan Malang

Ia mengatakan ingin mengokohkan supremasi sipil, yakni sebuah gagasan dalam kehidupan publik, politik, dan demokrasi yang wajib dikendalikan kaum sipil. “Tidak boleh dipegang militer,” katanya.

Menurut dia, militer adalah kelompok sosial yang berwenang memegang senjata. Dalam kehidupan demokrasi, kelompok yang menguasai alat kekerasan negara tak boleh mengendalikan pemerintahan sipil. "Karena senjata tak bisa diajak berdialog," katanya.

Padahal, ia melanjutkan, kehidupan ketatanegaraan harus dibangun di atas pondasi dialog yang rasional. "Senjata tak bisa diajak berdebat," katanya.

BACA JUGA: Membincang Jurnalisme dan HAM di Indonesia

Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi menyatakan penangkapan Robet adalah ancaman kebebasan sipil di masa reformasi. Apalagi, Robet tak menyebarkan informasi apa pun melalui kanal elektronik. “Karena yang dianggap masalah adalah refleksinya,” kata anggota tim Arif Maulana melalui siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Kamis 7 Maret 2019.

Menurut dia, refleksi yang memberikan komentar atas kajian akademis suatu kebijakan tak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan. “TNI jelas bukan individu dan tidak bisa ‘dikecilkan’ menjadi kelompok masyarakat tertentu karena TNI adalah lembaga negara,” katanya.