JATIMNET.COM, Surabaya - DPRD Jember mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu 23 September 2020. Legislatif menyampaikan dugaan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan Pilkada yang dilakukan oleh Bupati Jember dr Faida. 

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni mengatakan, beberapa temuan di lapangan terkait hal itu. "Ada tujuh koordinator kecamatan (korcam) tim sukses Faida yang merupakan sopir ambulans desa. Semua tahu kalau sopir dan ambulans operasionalnya berasal dari APBD kabupaten Jember,” ujar Tabroni. 

Harusnya, kata dia, tidak ada fasilitas negara yang digunakan. Pihaknya menyayangkan temuan tersebut. "Bupati selaku incumben menggunakan fasilitas negara, seharusnya tidak melakukan hal tersebut," tegasnya. 

Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn), Istu Hari Subagio segera menindaklanjutinya. Dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan berkunjung ke Jember untuk berkomunikasi dengan Bawaslu Jember. 

BACA JUGA: Ombudsman Soroti Ruwetnya Birokrasi di Jember

"Mari kita duduk bersama, termasuk Anggota dewan di sana soal temuan tersebut. Kalau ada unsur potensi pidana, bisa diinventarisasi," kata Istu. 

Menurutnya, ada sejumlah potensi sanksi yang bisa diberikan untuk pelanggaran berat. Bila terbukti bersalah, bisa didiskualifikasi, namun jika tidak proses Pilkada dapat diteruskan. 

Pun demikian, politikus Partai Golkar itu ingin melihat dulu masalah ini dari berbagai sudut pandang. Dirinya tak ingin menarik kesimpulan hanya dari satu sudut pandang saja. 
"Selama ini semua tahu kalau hubungan legislatif dan eksekutif di sana sudah tidak harmonis. Terlebih lagi ada sanksi dari Gubernur kepada Bupati Jember,” terangnya. 

Ia mengajak semua pihak mengajak duduk bersama atas temuan tersebut. Istu berharap masing-masing pihak menjaga kondusif saat pilkada agar tidak merugikan masyarakat.