JATIMNET.COM, Lamongan  - Anggota DPRD Lamongan dari fraksi Demokrat mengajak seluruh pemerintah kabupaten Lamongan bersama - sama melakukan penolakan atas naiknya harga BBM bersubsidi. 

Hal itu disampaikan juru bicara fraksi Demokrat Davis Saputra ketika berlangsungnya rapat sidang paripurna DPRD Lamongan pada Kamis, 8 September 2022 di gedung DPRD Lamongan.

Menurut Davis Saputra, naiknya harga BBM bersubsidi ini telah membebani masyarakat kecil dan juga memiliki dampak pada pertumbahan ekonomi masyarakat Lamongan pada umumnya. 

"Kenaikan harga BBM ini tidak sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat," katanya, Jumat, 9 September 2022.

Baca Juga: Ketua DPRD Lamongan Dukung PMII Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

"Pelaku UMKM baru saja terbebas dari pandemi Covid - 19, jangan dibebani lagi dengan harga BBM, oleh karena itu kembali saya tegaskan partai Demokrat menolak dengan tegas kenaikan harga BBM," tegasnya. 

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan bahwa kebijakan naiknya harga BBM ini berpotensi pada terjadinya kenaikan inflasi. Sehingga Pemkab Lamongan bakal melakukan kebijakan strategis untuk mengantisipasi dampak inflasi di bulan-bulan mendatang.

Kebijakan strategis itu dikeluarkan guna melakukan realokasi anggaran untuk kebijakan penganggaran belanja wajib sebagai perlindungan sosial dalam menangani dampak inflasi melalui APBD 2022 sebesar 2 persen, yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Sebagai tindak lanjutnya, Pemkab Lamongan akan memberikan langkah-langkah kebijakan secara sistematis dan sinergi dengan kebijakan pusat yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di tingkat kelurahan," katanya.

Baca Juga: DPRD Lamongan Minta Pemkab Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Imbas Naiknya BBM

"Untuk di tingkat desa telah diberikan juga bantuan langsung tunai melalui dana desa, serta memberikan bantuan sosial kepada  pedagang kaki lima, sopir angkot, pengemudi becak dan ojek online," imbuhnya.

Selain memberikan bantuan kepada masyarakat rentan dan pekerja transportasi, kat Yuhronur, Pemkab Lamongan juga memberikan perlindungan sosial kepada nelayan berupa asuransi. 

Dengan begitu, hal ini bisa memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia. "Lalu program penciptaan lapangan kerja dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat kerja bagi masyarakat yang ingin memiliki usaha kerja," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Yuhronur berharap, melalui respon dan koordinasi kebijakan yang cepat, masif dan komprehensif, serta didukung anggaran (kebijakan fiskal) yang memadai, ke depan penanganan dampak inflasi dapat tertangani secara efektif dan pemulihan ekonomi bisa berjalan secara merata.