JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah harus mengatur ulang tarif kapal penyeberangan antar pulau. Menurutnya, angkutan penyeberangan ini memiliki peran lebih penting dibanding tol laut.

"Saya pikir harus diatur antara permasalahan hub dan feeder. Konektivitasnya harus betul-betul diselesaikan dengan baik. Angkutan penyeberangan harus lebih diperhatikan pemerintah," ujar Bambang Haryo di sela menghadiri perayaan ulang tahun ke- 43 perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) di Surabaya, Jumat 8 Maret.

Selama ini, politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, tanpa subsidi angkutan penyeberangan telah mampu memberikan pelayanan optimal. Kapal penghubung antar pulau tersebut beroperasi tepat waktu meskipun tidak terisi penuh.

BACA JUGA: Tiga Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam Ditenggelamkan

"Angkutan penyeberangan adalah real tol laut," jelasnya.

Namun di sisi lain, tarif yang ditentukan pemerintah justru masih berada jauh di bawah standar internasional.

Bambang Haryo berharap pemerintah memperbaiki tarif dasar angkutan penyeberangan. Seperti tarif pesawat, ada batas bawah dan batas atas.

"Harus diperhatikan juga semacam subsidi, sebanyak mungkin insentif harus diberikan pemerintah. Karena negara kita negara kepulauan," tuturnya.

BACA JUGA: KPU Jatim Gunakan Kapal Perang Kirim Logistik ke Kepulauan

Senada Direktur PT DLU Khoiri Soetomo berharap pemerintah lebih memperhatikan tarif dasar kapal penyeberangan. Ia menganggap selama ini tarif yang berlaku masih terlalu rendah. Bahkan disebutkan jauh dari ideal.

Tarif angkutan penyeberangan di Indonesia Rp 700 permil, jauh dibanding luar negeri yang sudah rata-rata menerapkan Rp 2.500 permil.

Dirinya khawatir, jika tarif tak segera diperbaiki dapat semakin memperburuk kondisi pelayaran tanah air. Mengingat saat ini aktivitas penyeberangan juga dihadapkan persoalan kelebihan pasokan (oversupply) kapal.

Jumlah kapal yang beroperasi tidak selaras dengan penumpang.