JATIMNET.COM, Probolinggo – Pengurus Bidang Usaha KUD Argopuro, Suloso, menyebutkan dampak wabah PMK yang menyerang sejumlah sapi perah milik para petani mitra KUD membuat produksi susu sapi perah menurun drastis. 

Jika normalnya susu sapi perah yang disetorkan ke KUD sekitar 40 ton per hari, kini berkurang 8 ton sehingga hanya terkumpul 32 ton setiap harinya. Menurut Suloso, merebaknya wabah PMK di Kecamatan Krucil sangat berdampak bagi perekonomian petani mitra KUD.

"Karena sapi perah peliharaannya terdampak PMK, secara otomatis hasil susu sapi perahnya tidak dapat digunakan," kata Suloso di sela-sela audiensi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis, 2 Juni 2022.

BACA JUGA: Batasi Meluasnya Wabah PMK, Distribusi Sapi di Probolinggo Diperketat

Suloso mengatakan sejak wabah PMK menyerang sapi-sapi perah milik petani mitra KUD Argopuro sejak 14 Mei hingga 2 Juni 2022, pihaknya telah mengalami kerugian sekitar Rp827 juta.

Selain itu, sebanyak 2.600 anggota KUD dan 100 lebih karyawan KUD terancam kehilangan penghasilan apabila wabah PMK tidak segera teratasi.

"Oleh karenanya, kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat menangani masalah ini.  Yang sangat diperlukan saat ini, yakni suplai vaksin ataupun cairan disinfektan mencegah meluasnya wabah PMK," kata Suloso.

Diberitakan sebelumnya, KUD Argopuro di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo memberlakukan lockdown setelah belasan ekor sapi perah milik mitra KUD setempat mati usai terpapar PMK.

BACA JUGA: HKTI dan DPRD Probolinggo Sepakat Lakukan Tiga Hal Ini untuk Menekan PMK

Dari total 7.375 ekor populasi sapi perah yang bermitra dengan KUD Argopuro, sebanyak 313 ekor sapi perah telah terpapar PMK. Lockdown dilakukan guna mencegah penyebaran wabah PMK.

Dalam audiensi antara pengurus HKTI Kabupaten Probolinggo bersama Komisi II DPRD, Kamis, 2 Juni 2022, HKTI mengusulkan empat poin penanganan wabah PMK.

Pertama, adanya kebijakan pemerintah daerah memberlakukan lockdown terhadap lalu lintas perdagangan ternak. Kedua, kebijakan penutupan pasar hewan guna memutus siklus penyebaran wabah PMK. 

Lalu ketiga, memfasilitasi kepada pemerintah provinsi dan pusat agar mendapatkan prioritas bantuan vaksin untuk pencegahan. Keempat, bantyan obat-obatan dari pemerintah dan disinfektan bagi peternak.