JATIMNET.COM, Jakarta – Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mulai menunjukkan pergeseran.

 

Jika pada tahap awal perhatian publik tertuju pada sejumlah nama yang berpeluang maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kini pembahasan berkembang ke arah kriteria kepemimpinan yang dinilai layak memimpin organisasi memasuki abad kedua perjalanan NU.

 

Perkembangan itu terlihat dari menghangatnya bursa calon Ketua Umum PBNU yang mulai memunculkan sejumlah figur, diikuti munculnya pandangan dari para ulama mengenai standar pemimpin yang dibutuhkan organisasi ke depan.

 

Pergeseran pembahasan tersebut dinilai penting karena Ketua Umum PBNU periode berikutnya tidak hanya akan memimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tetapi juga menentukan arah peran NU dalam merespons berbagai tantangan sosial, kebangsaan, dan keumatan.

 

Isu bursa Ketua Umum PBNU mulai mengemuka pada awal Juni 2026 ketika sejumlah nama beredar di kalangan warga nahdliyin.

 

Beberapa figur yang disebut antara lain Ketua Umum PBNU saat ini KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Zulfa Musthofa, hingga Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

 

Abdussalam Shohib mengakui dinamika menjelang Muktamar memang mulai terasa dengan munculnya sejumlah nama yang diperbincangkan sebagai calon Ketua Umum PBNU.

 

Menurut cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri itu, daftar nama yang beredar menunjukkan mulai terbentuknya komunikasi dan aspirasi dari berbagai kalangan di lingkungan NU menjelang forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut.

 

Namun, pembahasan tidak berhenti pada soal figur. Dalam perkembangan berikutnya, perhatian justru bergeser pada kualitas kepemimpinan yang dinilai harus dimiliki calon Ketua Umum PBNU.

 

Pandangan itu disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, KH Muhammad Yusuf Chudlori. Menurut Gus Yusuf, Ketua Umum PBNU mendatang harus memiliki kedekatan dengan umat dan tidak larut dalam kekuasaan sehingga mampu menjaga independensi organisasi.

 

"Ketua Umum PBNU harus dekat dengan umat dan tidak larut dalam kekuasaan," tegas Gus Yusuf dalam keterangannya pada Juni 2026.

 

Pernyataan tersebut dipandang sebagai penegasan bahwa NU tetap harus menjaga posisi sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berorientasi pada pelayanan kepada umat.

 

Di tengah semakin kompleksnya hubungan organisasi masyarakat dengan kebijakan negara, independensi kepemimpinan dinilai menjadi salah satu modal penting untuk menjaga kepercayaan warga nahdliyin.

 

Penekanan terhadap kualitas kepemimpinan juga datang dari jajaran Syuriyah PBNU. Katib Syuriyah PBNU mengemukakan sedikitnya tujuh kriteria yang perlu dimiliki Ketua Umum PBNU karena sosok tersebut akan menjadi penentu arah NU memasuki abad kedua.

 

Kriteria tersebut mencakup kapasitas keilmuan, legitimasi moral, pengalaman organisasi, kemampuan menjaga persatuan, komitmen terhadap khittah Nahdlatul Ulama, kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kalangan, serta keberpihakan terhadap kepentingan umat.

 

Menurutnya, kepemimpinan PBNU tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas atau dukungan politik, tetapi juga harus memiliki fondasi moral dan keilmuan yang kuat.

 

Pandangan dari Gus Yusuf maupun Katib Syuriyah PBNU menunjukkan adanya kecenderungan agar proses menuju Muktamar tidak hanya dipenuhi pembahasan mengenai peluang masing-masing kandidat. Yang lebih penting adalah memastikan pemimpin yang terpilih mampu menjawab tantangan organisasi pada masa mendatang.

 

Hal itu menjadi relevan mengingat NU kini memasuki fase baru setelah genap berusia satu abad. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penguatan pelayanan keagamaan, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi warga, pengembangan pesantren, hingga menjaga persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial dan politik nasional.

 

Karena itu, siapa pun figur yang nantinya memperoleh dukungan dalam Muktamar diperkirakan akan dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan baik dengan pemerintah dan tetap mempertahankan kemandirian organisasi.

 

Keseimbangan tersebut selama ini menjadi salah satu karakter yang terus dijaga NU dalam menjalankan perannya di ruang publik.

Seiring semakin dekatnya pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026, dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU diperkirakan akan terus berkembang.

 

Bursa nama kemungkinan masih bertambah, namun pembahasan mengenai standar kepemimpinan yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa perhatian warga nahdliyin mulai bergeser dari sekadar mengenal figur menuju penilaian terhadap kapasitas dan arah kepemimpinan yang akan menentukan perjalanan NU pada abad keduanya.