JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyusun buku panduan penanganan bencana. Penyusunan ini buku panduan ini melibatkan kaum disabilitas supaya sadar dan mengerti bagaimana mekanisme penyelamatan diri.

“Memang belum ada data resmi, namun disabilitas biasanya jadi korban bencana akibat keterbatasan mereka masing-masing," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jatim, Bambang Agus Legowo, Rabu 21 November 2018.   

Bagaimana kemudian para difabel ini menyelamatkan diri saat bencana, kata Agus, belum pernah dibahas di BPBD di Indonesia. Agus menuturkan selama ini belum pernah ada penyampaian informasi secara khusus agar para difabel ini bisa menyelamatkan diri.

"BPBD Jatim menggandeng organisasi difabel, juga seluruh organisasi perangkat daerah di bawah payung Pemprov Jatim untuk hadir dalam pelatihan penanggulangan bencana," ujarnya. OPD yang hadir antara lain Bappeda seluruh kabupaten/kota, dinas-dinas di Pemprov Jatim, serta organisasi disabilitas.

“Ini penting untuk memahamkan semua pihak bahwa ada saudara kita yang disabilitas agar mampu menghindar dari bencana,” katanya. Adapun strategi yang akan diterapkan adalah dengan pengarusutamaan inklusi dalam perencanaan daerah di Jawa Timur.

Pelatihan ini juga mendorong seluruh OPD agar mengalokasikan anggaran untuk mengurangi resiko serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. “Kami juga mengharapkan kepada seluruh sektor agar memahami masalah bencana bukan hanya BPBD semata, tapi juga OPD. Terutama dalam hal pengurangan resiko akibat bencana,” katanya.

Agus mengatakan penyusunan buku panduan ini sudah selesai, dan rencananya akan diusulkan dan disahkan menjadi peraturan gubernur. Rencananya akan diterbitkan di tahun 2019 ini. “Semoga gubernur baru mau menerbitkan pergub soal penanganan bencana,”katanya.

Sementara itu, salah satu utusan dari organisasi disabiltias, Luluk Ariyantini dari Persatuan Penyandang Disabilitas Situbondo menyambut baik rencana pembuatan pergub penanganan bencana dengan melibatkan difabel.

Menurutnya, selama ini memang belum ada sosialisasi mengenai apa yang harus dilakukan para difabel sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Banyak kaum disabilitas yang belum paham regulasi bencana.

“Intinya sebelum, saat, dan pasca bencana sudah paham akan bertindak apa, apakah menyelamatkan diri secara mandiri atau membutuhkan pendampingan. Dan ini yang belum pernah dilakukan BPBD manapun,” katanya.

Luluk mengatakan jika sudah ada pelatihan dan sosilasiasi, ia optimistis para penyandang disabilitas mampu memberdayakan diri menghindari dampak bencana. “Insya Allah bisa menyelamatkan diri sendiri atau pendampingan orang lain,” pungkasnya.