JATIMNET.COM - PP TUNAS resmi berlaku dan menjadi salah satu regulasi digital paling penting yang pernah diterbitkan pemerintah Indonesia untuk perlindungan anak di ruang digital.

 

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ini mengatur kewajiban platform digital dalam menciptakan lingkungan internet yang lebih aman bagi pengguna usia anak.

 

Kehadiran regulasi tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia.

 

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet nasional mencapai 221,56 juta orang pada 2024, setara 79,5 persen populasi Indonesia. Dibandingkan satu dekade lalu, akses internet kini telah menjadi bagian dari kehidupan hampir setiap keluarga.

 

Pada saat yang sama, anak-anak menjadi kelompok pengguna yang semakin aktif. Data yang disampaikan pemerintah saat peluncuran PP TUNAS menunjukkan sekitar 48 persen pengguna internet Indonesia berasal dari kelompok usia di bawah 18 tahun.

 

Dengan populasi pengguna internet yang sangat besar, jutaan anak kini berinteraksi setiap hari dengan media sosial, platform video, gim daring, layanan pesan instan, dan berbagai aplikasi digital lainnya.

 

Lalu, apa yang sebenarnya akan berubah setelah PP TUNAS mulai diterapkan?

 

 

Platform Digital Tidak Lagi Bisa Bersikap Pasif

 

Sebelum hadirnya PP TUNAS, perlindungan anak di internet lebih banyak bergantung pada pengawasan orang tua dan kebijakan internal masing-masing platform.

 

Kini pendekatannya berubah. Melalui regulasi baru ini, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menerapkan langkah perlindungan yang lebih jelas terhadap pengguna anak.

 

Aturan tersebut mencakup kewajiban melakukan identifikasi risiko terhadap layanan digital yang digunakan anak, menyediakan mekanisme perlindungan yang sesuai usia, serta menjaga keamanan data pribadi anak.

 

Perubahan ini penting karena sebagian besar aktivitas digital saat ini dikendalikan oleh sistem algoritma dan teknologi yang dirancang oleh perusahaan platform. Dengan PP TUNAS, tanggung jawab tidak lagi hanya berada di rumah, tetapi juga pada perusahaan yang menyediakan layanan digital.

 

Artinya, platform dituntut lebih aktif dalam mencegah risiko sebelum masalah terjadi.

 

 

Perlindungan Data Anak Menjadi Fokus Utama

 

Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian dunia adalah penggunaan data pribadi anak. Dalam ekonomi digital modern, data pengguna memiliki nilai yang sangat tinggi. Informasi mengenai kebiasaan penggunaan aplikasi, lokasi, preferensi konten, hingga aktivitas daring dapat digunakan untuk berbagai tujuan bisnis dan personalisasi layanan.

 

Karena itu, perlindungan data anak menjadi salah satu elemen penting dalam berbagai regulasi global, termasuk PP TUNAS.

 

Pendekatan ini sejalan dengan tren internasional. Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) telah lebih dahulu memberikan perlindungan khusus terhadap data pribadi anak. Banyak negara kini mulai menganggap pengguna usia anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan pengguna dewasa.

 

Bagi masyarakat umum, perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk fitur baru. Namun di balik layar, perusahaan digital harus menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka agar lebih aman bagi pengguna usia muda.

 

 

Verifikasi Usia Akan Menjadi Topik Penting

 

Salah satu tantangan terbesar perlindungan anak di internet adalah memastikan usia pengguna dapat dikenali secara akurat. Selama bertahun-tahun, banyak platform hanya meminta pengguna memasukkan tanggal lahir tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, anak-anak sering kali dapat mengakses layanan yang sebenarnya ditujukan untuk kelompok usia yang lebih tua.

 

PP TUNAS membuka jalan bagi penerapan mekanisme identifikasi dan perlindungan yang lebih sesuai dengan usia pengguna. Tantangan ini sebenarnya juga sedang dihadapi banyak negara.

 

Australia, misalnya, mengesahkan regulasi yang mewajibkan platform media sosial mengambil langkah untuk mencegah anak di bawah usia tertentu memiliki akun pada layanan yang termasuk dalam cakupan aturan tersebut.

 

Perdebatan mengenai verifikasi usia diperkirakan akan terus berkembang karena harus menyeimbangkan antara perlindungan anak, privasi pengguna, dan kemudahan akses layanan digital.

 

 

Peran Orang Tua Tetap Tidak Tergantikan

 

Meskipun regulasi semakin kuat, PP TUNAS tidak dirancang untuk menggantikan peran keluarga. Faktanya, banyak risiko digital muncul dari aktivitas sehari-hari yang tidak selalu dapat diawasi regulator maupun platform. Mulai dari interaksi dengan orang asing, penyebaran informasi pribadi, hingga konsumsi konten yang kurang sesuai usia.

 

Karena itu, literasi digital tetap menjadi fondasi utama perlindungan anak. Anak perlu memahami cara menggunakan internet secara aman, mengenali penipuan digital, melindungi data pribadi, dan menyikapi informasi yang mereka temui secara kritis. Sementara orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka mengenai aktivitas digital anak.

 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dan komunikasi keluarga memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan sekadar pembatasan teknis semata.

 

Inilah sebabnya PP TUNAS dipandang sebagai lapisan perlindungan tambahan, bukan solusi tunggal. PP TUNAS resmi berlaku pada saat internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

 

Regulasi ini membawa perubahan penting dengan menempatkan platform digital sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam melindungi anak. Perlindungan data, pengelolaan risiko, dan pengawasan layanan digital kini menjadi kewajiban yang lebih jelas.

 

Namun pada akhirnya, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital tetap bergantung pada kolaborasi antara regulator, perusahaan teknologi, sekolah, dan keluarga. Internet mungkin terus berubah, tetapi kebutuhan anak akan lingkungan yang aman akan selalu menjadi prioritas.