JATIMNET.COM, Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan stunting meski prevalensi kasusnya menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kota Kediri turun dari 7,1 persen pada 2022 menjadi 4,4 persen pada semester I 2026.

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menegaskan, penurunan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Sebaliknya, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar kasus stunting tidak kembali meningkat.

“Justru, upaya pencegahan harus terus diperkuat karena setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan memperoleh masa depan yang lebih baik,” katanya, Jumat, 14 November 2026.

Gus Qowim, sapaan akrab Qowimuddin, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan (PMT) Balita di Kantor Kecamatan Mojoroto.

Kegiatan itu juga dihadiri Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur (Jatim), Arumi Bachsin Emil Dardak.

Menurut Gus Qowim, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi. Keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.

Karena itu, kapasitas kader perlu terus ditingkatkan. Tugas mereka tidak sebatas mengukur dan menimbang balita, tetapi juga memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mengenali faktor risiko stunting, serta memberikan edukasi mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi.

Kader juga diharapkan dapat mendorong keluarga agar rutin memanfaatkan layanan Posyandu.

Arumi Bachsin menambahkan, fungsi Posyandu saat ini telah diperluas untuk mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenamnya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

"Intinya Posyandu sekarang dijadikan pusat tempat melapor, baik untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan juga unsur-unsur sosial," jelasnya.

Arumi menyebut Jatim berhasil menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah kedua di Indonesia, yakni 14,7 persen. Capaian tersebut dinilainya tidak mudah mengingat jumlah penduduk Jatim mencapai sekitar 41 juta hingga 42 juta jiwa.

Ia berharap pencatatan yang dilakukan kader dapat terintegrasi melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Tim Pembina Posyandu Jatim juga berencana memberikan pelatihan khusus penggunaan sistem tersebut kepada para kader.

"Saya optimistis tren prevalensi stunting dapat terus menurun dari tahun ke tahun melalui pencatatan data yang baik serta kerja sama seluruh pihak," ujarnya.