JATIMNET.COM, Surabaya – Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis karena mengalami penjajahan asing di bidang ekonomi. Namun ia menyatakan agar tidak terlalu menyalahkan Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah dalam kondisi menyimpulkan jika saat ini bangsa kita tidak memiliki kedaulatan ekonomi,” ujar Amien Rais saat tabligh akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-106 di Gedung Islamic Center, Surabaya, Selasa 20 November 2018.

Dia bahkan menyatakan jika Jokowi sudah membawa Bangsa Indonesia menuju ke dalam penjajahan ekonomi. Alasannya banyak proyek pembangunan yang dikuasai oleh pihak asing. Dia menyebut Reklamasi Teluk Jakarta yang meski belum jelas izinnya, namun tetap dibangun dengan anggaran Rp300 triliun. “Modal utamanya dari China dan sekarang mangkrak semangkrak-mangkraknya,” ujarnya.

Yang kedua, megaproyek Meikarta yang dibangun di atas lahan 80 hektare. Proyek ini akhirnya mangkrak juga lantaran tidak ada izin dari Pemprov Jabar. “Coba sekarang susuri jalan tertentu ke Bekasi.Tadinya jalannya hijau dan sekarang macet,” katanya.

Amien juga sempat menyinggung perihal proyek kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung yang dimulai 2016 lalu. Menurutnya, proyek ini juga berhenti mangkrak karena terhambat soal pembebasan lahan.  “Yang ketiga adalah Kereta Cebong, kereta api cepat bohong-bohongan, modal utama dari China, rutenya Jakarta-Bandung, izinnya belum selesai karena masih banyak tanah yang belum dibebaskan, sudah merusak, sekarang juga macet cet," kata dia.

Namun demikian dia merasa sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi tentang hal ini kurang maksimal. “Padahal dia itu lurahnya Indonesia,” katanya.

Dia juga menyinggung tentang keputusan pemerintah membuka keran kepemilikan asing di 54 sektor usaha. Akibatnya, rakyat biasa semakin melarat dan cuma jadi kacung di tanah sendiri. “Tapi sudahlah, kita tidak boleh salahkan pak lurah satu ini, beliau sudah berusaha keras cuma belum berhasil. Belum dapat izin dari Allah SWT,” tutur mantan Ketua PAN tersebut. 

Sementara itu, politikus PAN Drajat Wibowo mengatakan keputusan pemerintah membuka lebar kepemilikan asing di 54 sektor usaha sangat merugikan ekonomi rakyat. Alasannya UMKM di Indonesia akan diadu dengan asing secara langsung. Dia mencontohkan di Malang banyak industri rumah tangga rokok yang jadi korban akibat kebijakan ini. 

“Sangat merugikan ekonomi rakyat karena usaha-usaha kecil itu diadu dengan pengusaha asing,” kata Drajat.