JATIMNET.COM, Surabaya – Wacana penerapan sistem ganjil-genap di sebagian daerah Jatim memantik polemik. Salah satunya dari driver transportasi online yang merasa keberatan jika benar diterapkan.

Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur, Daniel Lukas Rorong menolak pemberlakuan Sistem Ganjil-Genap (SGG) karena bukan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Jawa Timur pada umumnya, dan di Surabaya pada khususnya.

“Buat kami sistem ini akan merugikan driver online karena tidak bisa leluasa narik dan order,” kata Daniel dikonfirmasi Selasa 4 Desember 2018. 

BACA JUGA: Pemberlakuan Ganjil-Genap Masih Sebatas Wacana

Daniel juga mengingatkan sistem ini juga berpeluang memunculkan kecurangan oleh driver online dengan memasang nopol palsu, demi bisa tetap mendapatkan order. Langkah ini terpaksa bakal diambil jika sistem ganjil-genap tetap diterapkan, terutama di Surabaya.

“Karena sistem ganjil genap akan mengurangi produktivitas kami sehingga terpaksa ambil langkah curang,” ujarnya. 

Dengan demikian, ia berharap agar ada solusi lain yang bisa diambil untuk mengurangi kemacetan. Misalkan memperketat aturan kepemilikan kendaraan baru seperti memiliki garasi sendiri dan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan lebih dari dua unit.

BACA JUGA: Sebagian Daerah Di Jatim Akan Diberlakukan Ganjil-Genap 

Alternatif lain pengaturan jam masuk dan pulang siswa. Daniel juga mengusulkan pengaturan jam masuk dan pulang bagi PNS atau karyawan swasta. 

Lebih lanjut, ia berharap rencana itu dikaji ulang. Daniel meminta agar ada public hearing lebih dahulu perihal rencana penerapan ganjil genap ini. Menurutnya wacana ini menggelisahkan driver online. “Kami akan turun ke jalan, bahkan akan menggugat ke Mahkamah Agung kalau benar-benar diterapkan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Dishub Jatim menggelar Forum Discussion Group terkait penerapan sistem ganjil-genap. Sistem ini memang belum akan ditawarkan dalam waktu dekat karena masih butuh kajian lebih dalam lagi. 

Sedangkan Gubernur Jatim Soekarwo memastikan tidak akan mengambil kebijakan penerapan sistem ganjil genap. Menurutnya FGD itu untuk memberi masukan mengatasi kemacetan di wilayah masing-masing. 

“FGD itu hanya pengayaan alternatif solusi, bukan jadi policy (kebijakan) saya. Ini sumbang pemikiran, bukan pemikiran sumbang,” katanya usai apel pagi di Kantor Gubernur Jatim, Selasa 4 Desember 2018.

Menurut dia, masyarakat tidak usah khawatir karena konsep ganjil-genap tidak akan diterapkan di Jatim. “Gak ada konsep ganjil-genap di Jatim,” tegasnya.