JATIMNET.COM, Malang - Ratusan warga Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan mendatangi Kantor Bupati Malang, melakukan aksi di depan kantor Bupati Malang menuntut diadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jambearjo, karena dinilai curang.

Hal tersebut disampaikan oleh, Ahmad Sholeh, koordinator aksi, ia meminta kepada Plt Bupati Malang untuk melakukan pemungutan pilkades ulang karena dianggap cacat hukum dan syarat akan kecurangan.

Ada beberapa kecurangan menurutnya yang dilakukan oleh panitia pilkades, antara lain penunjukkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak demokratis.

“Pemilihan BPD itu tidak konfirmasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mereka lebih condong ke incumbent (Bambang Mawardi). Bahkan juga aktif melakukan kampanye di media sosial,” ungkapnya.

BACA JUGA: Disnaker Malang Tingkatkan Nilai Ekonomis Singkong

Selain itu menurut Sholeh, saat pemungutan suara masyarakat yang datang memilih, hanya diminta undangan tanpa dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Ketika ada panggilan masuk, itu tidak dicocokan dengan DPT hanya dicontreng saja,” tegasnya.

Ada lagi hal yang Sholeh anggap tidak wajar seperti saat penghitungan suara di dalam gedung tidak menggunakan pengeras suara.

“Masyarakat juga tidak boleh masuk, sehingga tidak bisa menyaksikan proses penghitungan. Di dalam memang ada saksi tapi jaraknya jauh, itu tiga meter,” ucapnya.

Di Desa Jambearjo ada tiga calon Kades, yaitu Bambang Mawardi, Mirza Ahmad Danial, dan Mohammad Mahfud.

“Jika tetap tidak dilakukan Pilkades ulang maka masyarakat Desa Jambearjo, kemungkinan akan mengadakan aksi lagi,” tutur Sholeh.

Aksi tersebut akhirnya bubar sekitar pukul 12.30 WIB, setelah menerima informasi dari pihak Pemkab Malang bahwa Plt Bupati Malang, Sanusi, sedang melakukan perjalanan dinas ke Negara China.