JATIMNET.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2025, Selasa, 18 November 2025.  

Bimtek yang berlangsung di Hall Prajna Wijaya Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha besar dan menengah di Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa LKPM adalah amanah dari regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

“LKPM ini kewajiban. Jangan takut soal pajak, ini bagian dari tanggung jawab warga negara. Yang penting ada laporan, agar kami bisa ukur iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari.

“Kalau tidak lapor, dianggap tidak berusaha lagi. Nanti, petugas bisa turun dan jangan kaget kalau ada implikasi hukumnya,” tegasnya.

Melalui bimtek ini, pemkot berharap ada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah.

Pelaku usaha diimbau untuk membaca regulasi terkait dan aktif melaporkan kegiatan usaha, demi transparansi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto, Fibriyanti dalam laporannya menjelaskan bahwa pemkot menargetkan realisasi investasi Rp361 milyar pada 2025.

Hingga triwulan ketiga bulan November ini sudah terealisasi Rp284,4 milyar. “Artinya masih kurang Rp76,6 miliar yang harus kita kejar. Kita tetap optimis target tersebut bisa kita penuhi hingga tutup tahun 2025 ini," ujarnnya.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat ekosistem yang sudah ada. Kemudian, menjalankan berbagai pendekatan, seperti pendampingan langsung kepada pelaku usaha, edukasi melalui media digital, hingga penyebarluasan informasi secara intensif.