Terkendala Persyaratan Perpindahan Pencoblosan, Pelajar Ini Terpaksa Golput

JATIMNET.COM, Surabaya - Beberapa mahasiswa dan pelajar mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Selasa 9 April 2019. Mereka kecewa karena tidak tergolong dalam aturan persyaratan perpindahan pencoblosan.  

Sebelumnya, dalam keputusan perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menyatakan izin mengurus syarat pindah TPA hingga H-7 hanya bagi pemilih yang sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas saat pemungutan suara.

"Saya kecewa karena ada syarat tersebut, ya lebih baik saya golput daripada mengeluarkan uang banyak untuk beli tiket pesawat pulang pergi ke Ternate," kata salah satu pelajar Achmad Ghiffari (18 tahun) asal Ternate, Maluku Utara saat diwawancarai di KPU Surabaya, Selasa 9 April 2019.

BACA JUGA: KPU Jatim Verifikasi Laporan BPN

Ghiffari mengaku berada di Kota Surabaya sejak pertengahan Maret 2019 lalu. Ia mengetahui melalui sosial media bisa melakukan perpindahan pencoblosan di KPU Surabaya. Namun, ia tidak bisa mengurus sejumlah persyaratan karena statusnya sebagai calon mahasiswa.

"Saya ke sini sedang mengikuti les untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi (SBMPTN) nantinya," katanya saat mengantre pengurusan perpindahan pencoblosan di Kantor KPU Surabaya.

Ia mengungkapkan sangat antusias untuk mengurus surat perpindahan karena ini merupakan pengalaman pertama baginya. Menurutnya, berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Ghiffari berharap agar sistem pemilihan ini nantinya bisa diperbarui dan adil untuk semua kalangan, khususnya pelajar dan mahasiswa. Lalu, untuk sosialisasi harus segera ditingkatkan agar semua mahasiswa mengetahui jika ada program perpindahan pencoblosan.

BACA JUGA: KPU Jamin Legitimasi Pemilu

"Jadi saran saya, mungkin lebih adil syaratnya, karena mahasiswa membutuhkan dan juga mempunyai kesibukan. KPU harus membuka posko pengurusan A5 agar informasinya menyuluruh dan meminimalisir golput," kata Ghiffari.

Beberapa mahasiswa Unitomo Surabaya juga mengaku tidak mengetahui adanya pengurusan perpindahan pencoblosan. Salah satunya Jefry Kogoya (21 tahun) asal Jayapura, Papua. Ia belum tahu memilih di mana dan belum tahu juga harus mengurus kartu A5.

"Saya gak pernah ke kantor-kantor KPU, belum ada rencana mau mengurus, tidak ada sosialisasi," katanya.