JATIMNET.COM, Gresik – Sedikitnya ada 15 proyek pembangunan oleh pemerintah tahun 2021 di Kabupaten Gresik yang tidak bisa selesai tepat waktu alias molor. Informasi itu didapat saat evaluasi Komisi III DPRD Gresik.

Namun sebagain proyek tersebut mendapat perpanjangan waktu sehingga saat ini masih terus dikerjakan dan diberi jangka waktu maksimal 50 hari.

Salah satu contoh, proyek pekerjaan peningkatan saluran drainase di Jalan Arief Rahman Hakim, Kecamatan Gresik Kota, yang hingga saat ini masih terus dikerjakan.

Proyek lelang dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 itu digarap CV. Sabrina Mandiri Maha Karya Utama.

Anggaran proyek ini senilai Rp575.237.148 dengan jangka waktu pengerjaan 88 hari kalender di tahun 2021.

BACA JUGA: Pemkab Gresik Akan Bangun Gedung Baru untuk MUI, Nilai Kontraknya Rp 3 Miliar Lebih

"Kami lakukan inspeksi untuk melihat langsung pengerjaannya di lapangan," kata Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, Jumat, 7 Januari 2022.

Menurut Hamdi, saat inspeksi di Jalan Arif Rahman Hakim, masih banyak temuan yang menyebabkan molornya proyek.

"Pekerja tidak memakai alat seperti mesin molen untuk ngecor dan hanya manual, ini memperlambat. Kami minta haris selesai sesuai tenor yang diberikan," katanya.

Bahkan legislator PKB Gresik itu kecewa dengan pemasangan saluran beton (U-ditch precast) yang telihat kurang rapi dan lebih tinggi dari trotoar.

"Mestinya diluruskan saja dengan paving trotoar, khan terlihat rapi dan trotoar akan berfungsi dengan baik juga terlihat lebar. Bagaimana ini pengawasannya," katanya.

BACA JUGA: Anggota Dewan Gresik Kecewa Rekanan Proyek Abaikan Keselamatan

Hamdi menerangkan pada rapat evaluasi beberapa hari lalu, pihaknya terus menekankan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar bisa melakukan lelang di awal tahun.

"Agar pekerjaan bisa selesai di tahun yang sama, jangan Agustus baru dilelang, September dikerjakan dan molor hingga melewati tahun anggaran,” katanya saat di lokasi.

Ia memastikan Komisi III DPRD Gresik akan terus melakukan pengawasan agar proyek 2022 selesai tepat waktu dan meningkatkan pengawasan.

Sementara itu, Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Ahmad Fathony Mulidy menyebut proyek tersebut masih diberi perpanjangan.

"Proyek ini diberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari dengan ketentuan didenda seperseribu (0,1 persen) dari nilai kontrak per harinya. Jika tidak selesai, maka kami akan masukkan ke daftar merah dan di blacklist," katanya.

DPRD Gresik Cek Proyek Pembangunan yang Molor dari Target

Pemkab Ponorogo Tak Kompromi Proyek yang Dikerjakan Tak Sesuai Standar

Anggota Dewan Gresik Kecewa Rekanan Proyek Abaikan Keselamatan