JATIMNET.COM, Ponorogo – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PKP) Kabupaten Ponorogo memutus empat rekanan kontraktor pembangunan jembatan. Alasannya, keempatnya tidak mampu menyelesaikan jembatan hingga batas waktu yang ditentukan.

Keempat jembatan tersebut adalah Jembatan Broto di Kecamatan Slahung, Jembatan Doplang Kecamatan Balong, Jembatan Ngadirojo Kecamatan Sooko dan Jembatan Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo.

Akibatnya jembatan yang seharusnya diselesaikan pada akhir Desember 2021 lalu mangkrak karena pada awal Januari ini diputus kontrak oleh DPU-PKP.

Padahal, empat jembatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dari nilai total Rp 5,2 miliar. “Empat rekanan kontraktor ini kita putus kontrak karena tidak bisa menyelesaikan pembangunan jembatan hingga akhir tahun lalu,” kata Kadin DPU-PKP Henry Indrawardhana, Senin 10 Januari 2021.

Baca Juga: Dua Pekerja di Ponorogo Tewas Tertimbun Pondasi Jembatan

Ia merinci dari sejumlah pembangunan yang diputus kontrak dua diantaranya progesnya masih belum ada separo jalan. Seperti Jembatan Doplang yang ada di Desa Bajang, Kecamatan Balong, saat ini hanya bisa terselesaikan 38 persen saja dengan nilai proyek mencapai Rp 600 juta.

Bahkan jembatan Mijil Desa Grogol, Kecamatan Sawoo sempat terjadi insiden yang menewaskan dua orang pekerjanya akibat runtuhnya pondasi jembatan. Jembatan tersebut hanya mampu terselesaikan 40 persen struktur bangunan dengan nilai proyek Rp 835 juta.

Dua lainnya yakni Pembangunan jembatan Broto Kecamatan Slahung, dengan anggaran Rp 2,2 miliar hanya mampu rampung 75 persen, dan jembatan Ngadirojo Sooko yang anggarannya Rp 1,6 miliar progesnya hanya 68 persen. “Semua kita bayarkan sesuai dengan proges pembangunan jembatan yang telah dilakukan,” imbuh Henry. 

Meski empat proyek jembatan dihentikan, DPU-PKP Kabupaten Ponorogo mencatat ada tujuh jembatan yang selesai tepat waktu sesuai dengan waktu proyek. “Jadi tahun 2021 lalu kita anggaran Rp 11 miliar untuk 11 jembatan di Ponorogo,” pungkas Henry.