Resmi Ditahan KPK Ini Pengakuan Idrus Marham

Bruriy Susanto

Jumat, 31 Agustus 2018 - 19:45

JATIMNET.COM, Jakarta – Mantan Menteri Sosial Idrus Marham , resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga keterlibatannya terkait terkait kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

Penahanan terhadap Idrus Marham ini akan dilakukan selama 20 hari kedepan. “Ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan (rumah tahanan) Kuningan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 31 Agustus 2018.

Begitu resmi ditetapkan sebagai tersangka, Idrus Marham yang diperiksa penyidik KPK lebih dari 10 jam itu keluar mengenakan baju tahanan KPK. Saat baru selesai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan tersangka.

Ternyata Idrus mengaku sudah mengetahui sejak awal, ketika dirinya menjalani proses pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh KPK. “Saya sudah tahu dari awal. Ketika diperiksa menjadi saksi, pasti akan jadi tersangka,” aku Idrus Marham.

Politisi dari Partai Golkar itu sendiri juga mengatakan, kalau pemeriksaan perdana yang menjadi tersangka dianggapnya sudah hal biasa. Lantaran, tiap pemeriksaan yang dilakukan KPK itu dipastikan pada tahapan lanjutan untuk mengenai perkembangan kasusnya.

“Saya katakan, KPK tidak mungkin mengambil langkah tidak sesuai dengan logika. KPK itu mempunyai logika hukum ketika melakukan pemeriksaan,” ujar dia.

Sebelumnya KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli silam, KPK sudah menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp 500 juta merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Eni sendiri sudah menerima dari Johannes sebesar Rp 4,8 miliar pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp 2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga.

Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Baca Juga

loading...