JATIMNET.COM, Surabaya-Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengingatkan kembali kepada pengurus agar tidak membawa nama lembaga untuk mengarahkan dukungan di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Kita terikat dengan Khittah NU, tidak boleh PWNU rapat resmi, dalam arti mengundang pakai kop surat resmi PWNU. Memberi dukungan atau tidak memberi dukungan si fulan (calon presiden). Lalu hasil rapat itu ditanda tangani rais, khatib, ketua, sekretaris ke (cabang) NU dan diedarkan. Itu tidak boleh," ujar Marzuki di Kantor PWNU, Kamis 21 Februari 2019.

BACA JUGA: Ansor Jatim Ultimatum Pelaku Video Dukungan PWNU

Penggunaan lembaga untuk mengarahkan dukungan, lanjutnya, melanggar khittah atau dasar perjuangan NU. Sebagai penjaga organisasi Agama Islam yang menjunjung Mazhab Ahlussunah wal Jamaah tidak bisa mengarahkan warganya mendukung calon tertentu dalam kontestasi politik, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Legislatif 2019.

Meski begitu, Marzuki mengaku tidak bisa melarang ulama atau kiai yang memberikan dukungan. Ada analisa yang telah dilakukan para kiai untuk menilai terkait calon atau pasangan calon tertentu. Bisa berlandaskan cita-cita perjuangan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perjuangan para kiai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia masa lampau, dinilai saat ini perlu dilanjutkan.

BACA JUGA: Ketua PWNU Jatim :Gak Pantes Kiai Mantu, Santri Gak Buwuh

"kiai-kiai itu menganalisa, ini (capres) didukung kekuatan ini, kira-kira baik apa enggak untuk Ahlussunah? Baik apa enggak untuk Islam? Baik apa enggak untuk kelanjutan NKRI? Kalau pada akhirnya setelah menyimpulkan, oh ini (capres) baik untuk ini, akhirnya kiai itu mendukung ini. Kami tidak bisa melarang kiai meyakini kebenarannya," bebernya.

Marzuki bersyukur hingga sekarang seluruh jaringan pengurus NU masih kompak bekerja sama menjaga Ahlul Sunnah Jamaah. Bekal itu menjadi sangat berharga di tengah situasi politik yang semakin panas jelang pilpres dan pileg.