JATIMNET.COM, Surabaya - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menyatakan sikap berada di oposisi. Meski partai pimpinan Sohibul Iman itu menyadari konsekuensi menjadi oposisi.

"Sekarang ini negara demokrasi, tapi saya lihat indikasinya adalah demokrasi prosedural. Belum masuk demokrasi subtansial," ujar Presiden PKS Sohibul Iman usai memberi pembekalan kepada calon legislatif terpilih PKS di Surabaya, Minggu 18 Agustus 2019.

Demokrasi secara subtansial, menurut Sohibul Iman, salah satunya harus menghadirkan oposisi dalam pemerintahan. Namun, tentunya posisi itu harus dipandang secara dewasa dengan menghadirkan komunikasi yang baik antara penguasa dengan oposisi.

BACA JUGA: Hadapi Pilkada Serentak, PKS Jatim Tak Terpaku Koalisi di Pilpres

"Memang selalu ada godaan antara pemerintah dengan penguasa ketika mendapat serangan dari oposisi untuk kemudian mengkriminalisasi. Di sini kami berharap, karena ingin sama membangun demokrasi yang baik ke depan. Mari sama-sama tidak mudah bawa perasaan (baper)," bebernya.

Dia berharap, posisi oposisi yang mengkritik tidak dibalas dengan penerjemahan sebagai sebuab kebencian dan permusuhan. Mengingat posisi tersebut memiliki peran penting dalam pilar demokrasi.

PKS hanya menjalankan logika dasar demokrasi. Sohibul Iman mengaku ingin mewujudkan tradisi dalam bertarung ada yang kalah dan menang. Kemudian ketika kalah menerima, dan berjuang kembali. Bukan justru ikut kepada pihak yang menang.

BACA JUGA: Gerindra dan PKS Pilih jadi Oposisi Pemerintah 

Dengan berada di posisi oposisi, Sohibul Iman berharap ada keseimbangan di dalam pemerintahan. Pihaknya percaya di tangan Joko Widodo selaku presiden periode 2019-2024, tidak ada kriminalisasi.

"Kami tidak ingin ketika yang di oposisi melakukan cek and balance, kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan yang tadi, seolah membenci dan membuat kerusuhan," tegasnya.