JATIMNET.COM, Jakarta – Polemik yang mengiringi pembelaan kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah kini berkembang melampaui substansi perkara.

 

Pernyataan Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung memicu reaksi organisasi profesi, sehingga perdebatan bergeser pada penghormatan terhadap kerja jurnalistik dan kemerdekaan pers dalam mengawal perkara yang menjadi perhatian publik.

 

Kontroversi bermula saat Hotman memberikan keterangan kepada awak media di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026, terkait proses hukum yang dihadapi kliennya.

 

Dalam kesempatan itu, selain mempertanyakan penanganan perkara, ia juga melontarkan pernyataan kepada wartawan yang kemudian dinilai merendahkan profesi jurnalis. Reaksi atas pernyataan tersebut terus berkembang hingga Minggu, 19 Juli 2026.  ketika sejumlah organisasi wartawan menyampaikan sikap resmi.

 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menjadi organisasi pertama yang secara terbuka menyampaikan keberatan. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak memasuki pokok perkara hukum yang sedang berjalan, melainkan menyoroti cara komunikasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

 

“Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” kata Akhmad Munir kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 18 Jui 2026. 

 

Menurut Munir, perbedaan pandangan antara narasumber dan wartawan merupakan bagian yang lazim dalam proses peliputan. Namun, ruang tersebut tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang dapat mengurangi penghormatan terhadap profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

 

“PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan,” ujarnya.

 

PWI juga meminta Hotman memberikan klarifikasi serta menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya menimbulkan kesan merendahkan profesi wartawan.

 

Pada saat yang sama, organisasi tersebut mengingatkan seluruh jurnalis agar tetap bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dengan mengedepankan akurasi, independensi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.

 

Respons terhadap pernyataan Hotman tidak berhenti di PWI. Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) juga mengecam ucapan tersebut dan meminta adanya permintaan maaf secara terbuka.

 

Munculnya sikap dari lebih dari satu organisasi menunjukkan bahwa polemik telah berkembang dari persoalan personal menjadi isu yang menyangkut hubungan antara profesi advokat dan pers dalam ruang publik.

 

Perkembangan tersebut memiliki arti penting karena perkara yang sedang menjadi sorotan melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum.

 

Dalam perkara dengan kepentingan publik yang besar, keberadaan wartawan tidak hanya berfungsi menyampaikan pernyataan para pihak, tetapi juga menguji konsistensi informasi, mengonfirmasi fakta, serta memastikan proses hukum dapat dipantau masyarakat secara terbuka.

 

Pertanyaan kritis dari wartawan dalam konferensi pers sering kali dipersepsikan sebagai bentuk tekanan oleh narasumber, terutama ketika perkara memasuki fase yang sensitif.

 

Padahal, fungsi utama pertanyaan tersebut adalah memperoleh kejelasan informasi yang akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika ruang dialog berubah menjadi saling menyerang, substansi perkara justru berpotensi tertutup oleh kontroversi komunikasi.

 

Dalam praktik penegakan hukum modern, advokat memiliki hak penuh membela kepentingan kliennya, termasuk mengkritik proses hukum yang dianggap tidak tepat.

 

Namun, hak tersebut berjalan berdampingan dengan hak pers untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan menguji argumentasi yang disampaikan kepada publik. Kedua hak itu tidak saling meniadakan karena sama-sama dilindungi dalam sistem hukum.

 

Perkembangan polemik ini juga menunjukkan bahwa komunikasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan perkara besar.

 

Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap proses hukum, setiap pernyataan yang disampaikan oleh aparat, kuasa hukum, maupun pihak terkait akan segera menjadi konsumsi publik dan memengaruhi persepsi terhadap proses yang sedang berjalan.

 

Bagi masyarakat, terutama di daerah seperti Jawa Timur yang kerap mengikuti perkembangan perkara korupsi berskala nasional, kualitas informasi sangat bergantung pada kebebasan wartawan menjalankan tugasnya.

 

Apabila ruang bertanya dipersempit atau profesi wartawan diposisikan sebagai pihak yang harus dihindari, akses publik terhadap informasi yang utuh berpotensi ikut berkurang.

 

Karena itu, penghormatan terhadap profesi wartawan tidak semata-mata menyangkut kepentingan organisasi pers. Yang dipertaruhkan adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkara yang melibatkan pejabat publik, sehingga setiap proses hukum dapat diawasi secara terbuka.

 

Hingga Minggu, 19 Juli 2026, belum terdapat pernyataan lanjutan dari Hotman Paris yang secara khusus menanggapi permintaan klarifikasi dan permohonan maaf dari organisasi wartawan.

 

Di sisi lain, sikap PWI dan Iwakum memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi dalam perkara besar kini menjadi perhatian yang tidak kalah penting dibanding substansi proses hukumnya sendiri.